Balikpapan, Borneoupdate.com- Pemenuhan fasilitas pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota. Apalagi kawasan tengah kota, dengan kondisi lahan yang terbatas sementara jumlah pendaftar sekolah yang membludak tentu mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
Hal inilah yang menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan Balikpapan Barat, yang kembali menyuarakan aspirasi masyarakat di Balikpapan Barat yang menginginkan pembangunan SMKN 7 segera direalisasikan.
Ia mengatakan saat menjabat sebagai anggota dewan di periode yang lalu, rencana pembangunan SMKN 7 sudah digulirkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Namun hingga akhir masa jabatan periode kedua walikota rencana itu belum juga terlaksana.
“Warga kami merasa kecewa dengan janji walikota di RPJMD yang katanya akan membangun SMK sebagai bentuk pemerataan pendidikan di Balikpapan Barat. Karena memang di sini belum ada SMK-nya,” ujarnya kepada wartawan.
Pembangunan sekolah setingkat SMK, lanjut Budiono, sudah semenjak lama menjadi aspirasi masyarakat Balikpapan Barat. Meski masyarakat diminta bersabar dengan kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak tahun 2016. Bahkan ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyedot anggaran untuk percepatan penanganannya..
“Sudah lama kami usulkan agar segera ada pemerataan pembangunan di Balikpapan Barat. Bukan hanya sekolah, fasilitas umum dan kesehatan pun masih tertinggal dibanding kecamatan lainnya,” tutur anggota legislatif yang kembali menjabat di DPRD Balikpapan untuk periode kedua.
Menurut Budiono untuk kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan kawasan padat penduduk seharusnya bisa menjadi prioritas Disdikbud Balikpapan. Mengingat jumlah peminta SMK di kecamatan ini cukup banyak namun sekolahnya tidak ada. Hal itu masih ditambah lagi keterbatasan lahan mengingat kawasan ini merupakan daerah padat.
“Di wilayah pinggiran iya memang harus diprioritaskan. Tapi wilayah tengah kota juga bukan berarti tidak diperhatikan. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat. Selain itu sekolah berlabel negeri biayanya cukup terjangkau bagi masyarakat,” tambah politikus PDIP ini. (FAD)
Discussion about this post