Balikpapan, Borneoupdate.com – Musim penghujan diperkirakan mulai terjadi di Kota Balikpapan. Hal ini tentu memiliki dampak pada genangan banjir yang masih terjadi. Meski pihak pemerintah sudah berkomitmen melakukan penanggulangan secara terpadu dari hulu ke hilir. Namun realisasi pelaksanaan di lapangan ternyata berdampak secara sosial kepada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengatakan upaya pemerintah dalam menangani banjir baru sebatas komitmen. Hal itu seharusnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Karena ada warga yang sampai langganan banjir setiap hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Kalau bicara banjir yang jelas masih ada. Yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari semua komitmen terlebih dahulu. Dan kenapa saya sampaikan komitmen, karena saya melihat kita ini masing-masing masih terpecah-belah,” ujarnya, Jumat (03/11).
Saat ini, lanjut Odang, Balikpapan sudah punya master plan penanganan banjir untuk 5 hingga 10 tahun. Tinggal evaluasi apabila terjadi banjir seperti beberapa waktu lalu. Termasuk pada progyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang masih berlangsung hingga sekarang. “Masyarakat saat ini juga sudah bergeser, karena tingkat kejenuhan melihat persoalan banjir yang tidak kunjung selesai,” tuturnya lagi.
Menurut Odang, yang banyak menyumbang masalah banjir itu adalah kegiatan pengupasan lahan oleh pengembang perumahan. Dan memang banyak ditemukan pengembang perumahan yang belum melengkapi atau belum membangun bozem untuk pengendalian banjir yang sesuai. Kemudian ada lagi dari kegiatan-kegiatan usaha yang rata-rata drainase di depan ruko-nya itu tertutup.
“Kebijakan ini bukan untuk menghalangi kegiatan investasi di masyarakat, tapi lebih pada penegasan tatanan yang harus dipatuhi. Misalnya kegiatan pembukaan lahan untuk perumahan yang hingga saat ini banyak ditemukan. Ketika rumah dibangun tapi belum ada drainase. Apalagi bosemnya,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post