Borneoupdate.com – Minimnya pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan utama. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Agus Aras, menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat keterlibatan tenaga kerja lokal yang dinilai tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki masyarakat Kaltim.
“Tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan IKN seharusnya diprioritaskan. Namun, kenyataannya mereka belum sepenuhnya dilibatkan,” ungkap Agus Aras, politisi Partai Demokrat, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Agus Aras menyoroti peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kaltim yang dinilai belum optimal dalam mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal di proyek IKN. Ia menilai Disnaker perlu lebih proaktif dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan. “Kami berharap Disnaker Kaltim dapat lebih serius dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan di IKN berjalan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan prioritas tenaga kerja lokal,” tegasnya saat diwawancara selasa, 07 Januari 2025.
Selain persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal, Agus Aras juga menyoroti isu upah. Menurutnya, perlu ada langkah konkret, mulai dari pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri di IKN hingga kebijakan upah yang adil bagi tenaga kerja lokal.
“Langkah ini penting agar masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, tetapi juga bisa merasakan manfaat pembangunan IKN secara langsung,” imbuhnya.
Agus Aras juga mendorong pemerintah daerah untuk mempererat komunikasi dengan pengelola proyek di IKN guna meningkatkan penggunaan tenaga kerja lokal. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Kaltim harus menjadi prioritas utama.
“Harus ada komitmen bersama untuk memberdayakan masyarakat Kaltim. Tenaga kerja lokal adalah pihak yang paling berhak atas manfaat dari pembangunan ini,” pungkas Agus Aras.
Kesimpulan
Minimnya pemanfaatan tenaga kerja lokal di IKN menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kolaborasi semua pihak. Dengan pelatihan yang relevan, kebijakan upah yang adil, serta dukungan dari Disnaker Kaltim, tenaga kerja lokal dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan IKN. (san)
Discussion about this post