Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima laporan hasil kerja dan rekomendasi panitia khusus (pansus) aset. Pansus bentukan DPRD kota minyak ini sudah bertugas dalam sembilan bulan terakhir. Para wakil rakyat yang tergabung sudah bertugas melakukan pengumpulan data dan status aset milik pemerintah setempat. Mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai tempat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan pihaknya sudah menggelar berbagai pertemuan dan kunjungan ke hampir semua satuan kerja. Hasilnya menunjukkan masih rendahnya tingkat tertib administrasi dalam persoalan aset. Dimana cukup banyak aset pemerintah yang tidak memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat.
“Kondisi ini bisa berakibat pada potensi gugatan hukum terhadap aset daerah. Akibatnya pemerintah bisa kehilangan aset saat kalah di pengadilan. Maka percepatan pengurusan sertifikat harus menjadi fokus tahun ini,” ujarnya usai rapat paripurna di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (08/02) siang.
Keberadaan aset, lanjut Budiono, tentu memiliki nilai ekonomi bagi pemerintah setempat. Namun tanpa adanya kejelasan status kepemilikan tentu berpotensi menyebabkan kerawanan secara hukum. Oleh karenanya, administrasi terhadap status aset gedung, tanah dan bangunan harus segera selesai. Mengingat tanpa legalitas pemerintah akan kesulitan mengklaim aset tersebut.
“Ada banyak sekali aset kita. Bahkan sampai di luar daerah. Ini kalau terjadi pembiaran tentu merugikan kita sendiri. Salah satunya pinjam pakai gedung yang ada di kilo itu. Kemudian asrama mahasiswa di Jogja dan Makasar itu tidak terpelihara,” tuturnya lagi.
Menurut Budiono, pihak Pemerintah Kota Balikpapan harus menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Pasalnya, sebagai lembaga legislatif sebagai pengawas siap membantu anggaran pengurusan legalitas aset pemerintah. Apalagi pihak KPK sudah memberikan deadline kepada pemerintah di daerah untuk menyelesaikan sertifikasi terhadap seluruh aset pada tahun ini.
“Kami berharap sesegera mungkin untuk pemerintah melaksanakan rekomendasi itu. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kehilangan aset. Kami sudah sarankan agar segera dilakukan balik nama, kalau bicara anggarannya nanti bisa dianggarkan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post