PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA, MASIH MENEMUI JALAN BERLIKU

Balikpapan, Borneoupdate.com

DPRD Kota Balikpapan mengakui, masih kesulitan untuk merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), yang diharapkan bisa berdiri di Kota Balikpapan. Padahal keberadaan BLK dinilai cukup mendesak untuk didirikan, mengingat BLK yang ada saat ini milik Pemprov Kaltim sehingga aturan yang diberlakukan berbeda.

“Informasi yang kami peroleh, anggaran yang ada masih difokuskan untuk penanggulangan banjir hingga beberapa tahun ke depan,” kata Mieke Henny Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan,kepada Borneoupdate.com beberapa waktu lalu.

“Hal itulah yang mengakibatkan banyak angkatan kerja di Balikpapan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, karena ada persyaratan seperti sertifikasi yang salah satunya dari BLK. Sementara peserta pelatihan di BLK milik Pemprov Kaltim yang ada di Balikpapan, bukan hanya berasal dari warga lokal tetapi juga dari kabupaten kota lain.

BLK menurut Mieke juga merupakan wadah peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, agar dapat terserap sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di kota minyak. Seperti Pertamina yang sudah mulai menjalankan proyek perluasan kilang di Balikpapan, yang  terdiri atas empat proyek perluasan yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua proyek pembangunan baru yakni Grass Root Refinery (GRR). Oleh sebab itu  warga lokal Balikpapan perlu meningkatkan kemampuan, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.

“Saya sudah minta berkali-kali sama Disnaker, untuk membangun BLK khusus Balikpapan,” jelas Mieke.

Namun keinginan tersebut masih belum terealisasi, lantaran anggaran yang ada saat ini difokuskan untuk penanggulangan banjir. Sementara pihak Disnaker berjanji, membangun BLK dengan catatan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

“Insya Allah tahun depan kami akan stressing lagi, saya yakin dua atau tiga tahun kedepan tahapan pembangunan BLK milik Pemkot Balikpapan sudah bisa direalisasikan” tutup Mieke yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Balikpapan untuk periode 2019-2024. (TS1982/FAD)