Balikpapan, Borneoupdate.com- Keberadaan perusahaan di sebuah daerah tentunya diharapkan juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Termasuk harapan terserapnya angkatan kerja dari warga yang tinggal berdekatan dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Namun seringkali terjadi, tenaga kerja yang ada justru berasal dari luar daerah sementara angkatan kerja lokal hanya menjadi penonton.
Kondisi tersebut mengundang keprihatinan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara. Di mana kecamatan di utara Kota Balikpapan ini berdiri kawasan industri meskipun secara administratif masuk kawasan kecamatan Balikpapan Barat.
“Kami sering mendapat permintaan dari masyarakat agar bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang ada di Kawasan Industri Kariangau (KIK). Namun pihak dewan tidak bisa memaksa perusahaan menerima jika memang kualifikasi pekerja yang diminta tidak sesuai,” kata Iwan.
Menurutnya, kualitas tenaga kerja lokal dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya terus meningkat dan tidak kalah dengan tenaga kerja dari luar daerah. Tetapi ada sejumlah syarat lain yang tidak mampu dipenuhi pencari kerja lokal. Seperti soal pengalaman kerja maupun sertifikat kerja. Padahal, peraturan tentang ketenagakerjaan sudah sangat jelas bahwa perekrutan tenaga kerja juga wajib mengakomodir tenaga kerja lokal daerah.
Pihaknya lanjut Iwan, juga sudah meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan untuk mendata perusahaan dan kebutuhan pekerjanya serta meminta manajemennya mengakomodir tenaga kerja lokal. Meski hingga kini belum ada laporan terkait permintaan pihak DPRD Balikpapan tersebut.
“Intinya terus kami upayakan mengurangi pengangguran di Balikpapan. Diantaranya lewat pelatihan dan sertifikasi pekerja lokal. Ada juga lewat pelatihan wiraswasta bagi warga yang belum terserap di dunia kerja,” lanjut Iwan.
Dia menambahkan, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika adanya arus tenaga kerja luar daerah yang murah dan tidak kalah dengan orang lokal. Seperti pekerja buruh bangunan dari daerah lain. Maka jelas akan membawa dampak buruk tidak hanya warga setempat saja melainkan perekonomian secara keseluruhan.
“Kami minta Disnaker bisa berkoordinasi dengan perusahaan yang ada untuk tetap mengedepankan tenaga kerja lokal agar perekonomian setempat juga bisa berkembang,” tambah Iwan. Sehingga diharapkan dengan perhatian pemerintah terhadap hal ini bisa menciptakan iklim dunia kerja yang sehat dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. (FAD)
Discussion about this post