Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Balikpapan memberikan catatan seputar program BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat. Terutama soal mengenai penerima bantuan dan jadwal realisasinya. Mengingat program tersebut merupakan salah satu visi misi walikota terpilih, Rahmad Mas’ud, setelah terpilih melalui pilkada serentak tahun 2020 lalu.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan secara umum pihak DPRD mendukung program pemerintah setempat terkait BPJS gratis. Namun sejak pencanangan pada Oktober lalu muncul sejumlah permasalahan. Seperti adanya sms notifikasi BPJS yang meminta warga membayar iuran BPJS meski dirinya masuk dalam program penggratisan tersebut.
“Itu memang fokus kita. Karena semua harus jelas. Jangan sampai nanti BPJS malah tidak jelas dan hanya membebani APBD kita. Kan ini sudah kita anggarkan Rp 18 miliar dalam APBD perubahan tahun 2021,” ujarnya di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (16/11).
Menurut Subari pada tahun 2022 pemerintah bersama DPRD juga menyepakati anggaran BPJS gratis dengan nominal hingga Rp 70 miliar. Dimana peraturan walikota menyebutkan penerima bantuan BPJS gratis ini merupakan peserta kelas III mandiri, telah terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) dan warga Balikpapan yang belum punya asuransi kesehatan.
“Di APBD 2022 itu nanti ada anggaran Rp 70-80 miliar untuk BPJS. Itu harus jelas implementasi peraturan walikotanya di lapangan. Utamanya soal penerima bantuan. Agar program ini tepat sasaran,” tuturnya lagi. (SAN)
Discussion about this post