Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas dua rancangan peraturan daerah yang dibahas bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Kedua rancangan perda tersebut yakni perubahan status PDAM menjadi perusahaan umum daerah (perumda) dan mengenai penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah tersebut.
Sebelumnya pada Juli lalu, Walikota Balikpapan sudah menyampaikan nota penjelasan atas kedua rancangan perda itu sebagai jawaban atas polemik kinerja PDAM di masa pandemi Covid-19. Dimana sempat terjadi protes dari pelanggan atas kenaikan tarif saat PSBB lokal di bulan April-Juni yang dinilai tidak sesuai dengan pemakaian.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan pembahasan raperda ini masih dalam tahapan awal di mana setelah walikota menyampaikan nota penjelasan akan dilanjutkan dengan pandangan umum dari masing-masing fraksi. Setelah itu pihak walikota akan menjawab pandangan umum fraksi tersebut sebelum disampaikan pandangan akhir fraksi atas rancangan perda yang dibahas.
“Masih normatif saja semuanya. Karena rancangan peraturan daerah ini memerlukan pandangan dari fraksi yang ada di DPRD. Rata-rata menyampaikan sorotan soal pelayanan PDAM yang diberikan kepada pelanggan. Termasuk kisruh tentang tarif saat masa pandemi,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Balikpapan, Senin (31/08) siang.
Menurut Sabaruddin tujuan pembuatan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah dan penyertaan modal daerah kepada PDAM ini untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Dimana DPRD menginginkan tarif air yang dibebankan ke pelanggan berbanding lurus dengan layanan PDAM sebagai perusahaan yang ditunjuk mengelola distribusi air di Balikpapan.
“Kami agendakan dalam pekan ini sudah ada jawaban dari walikota atas pandangan umum yang disampaikan fraksi. Terutama soal aspek pelayanan yang menjadi sorotan mayoritas fraksi. Karena masih sering air macet sementara tarif air terus dinaikkan,” jelasnya.
Ditanya soal kemungkinan ada penurunan tarif PDAM jika nanti rancangan perda perumda ini ditetapkan, Sabaruddin mengaku belum bisa memastikan hal itu. Mengingat rancangan payung hukum ini masih dalam tahapan pembahasan dan ada beberapa proses yang harus dilalui hingga ke penetapan.
“Kita lihat nanti apa yang disampaikan walikota. Karena kita belum bisa menganalisa jawaban walikota. Yang jelas hampir semua fraksi menyoroti soal kualitas pelayanan PDAM dan menginginkan perubahan yang lebih baik,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post