Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota Keuangan Rancangan APBD 2022, pada Senin (15/11) siang. Rapat paripurna ini menggunakan fasilitas online mengingat kota ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 di Balikpapan.
Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan dalam paripurna kali ini, walikota memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi di lembaga legislatif. Seperti soal penggratisan iuran BPJS Kesehatan, banjir, fasilitas pendidikan dan infrastruktur kesehatan.
“Kita pahami memang ini masih kondisi pandemi. Makanya kita juga mengusahakan sektor lainnya tidak terus tertinggal karena anggarannya teralihkan. Ini yang kita tunggu perhatiannya dari walikota,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Subari, penyusunan Rancangan APBD 2022 merupakan penjabaran program jangka menengah daerah (RPJMD) dari visi misi Walikota periode 2021-2024. Kemudian pemerintah menjabarkannya melalui rencana kerja yang merupakan perwujudan bentuk kegiatan. Mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.
“Masing-masing fraksi sudah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kota dalam merencanakan KUA PPAS. Kemudian pada RKA masing-masing SKPD disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang mengacu skala prioritas,” tuturnya lagi.
Pihak DPRD, menurut Subari, menyarankan pemerintah kota mengambil langkah konkrit dan kreatif menggali sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi. Pasalnya kondisi pandemi cukup berdampak pada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Termasuk hilangnya potensi pemasukan daerah selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kami berharap agar satuan kerja dapat meningkatkan kinerja. Utamanya mencapai target pendapatan pemerintah Kota Balikpapan. Kita saling mendukung agar ada uang untuk pembangunan,” tambahnya. (SUS)
Discussion about this post