Balikpapan, Borneoupdate.com – Rencana pembukaan kembali kegiatan pembelajaran secara tatap muka (PTM) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lvel 2 mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Balikpapan yang membidangi soal pendidikan. Namun dalam realisasi rencana tersebut, pihak dewan mengingin persiapan secara matang mulai protokol kesehatan di sekolah hingga vaksinasi untuk para siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sandy Ardian mengatakan simulasi merupakan salah satu persiapan yang dilakukan pemerintah dalam mematangkan persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Mengingat sejumlah daerah sudah memulai kegiatan sekolah dengan protokol kesehatan secara ketat.
“Kami sangat dukung PTM dibuka lagi. Tapi syaratnya harus terpenuhi mulai dari vaksinasi tenaga pengajar dan sistem PTM yang telah diatur sesuai standar protokol kesehatan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (07/10).
Untuk itu Sandy meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terus mematangkan persiapan dalam membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Karena rencana tersebut harus melalui pertimbangan secara matang sehingga tidak membahayakan warga sekolah khususnya para siswa di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.
“Kami tidak bisa intervensi lebih jauh soal pembukaan sekolah. Pemberian izin pelaksanaan pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sepenuhnya merupakan wewenang dari Disdikbud dan Gugus Tugas. Intinya kami dukung dengan catatan,” jelasnya.
Untuk saat ini, lanjut Sandy, dari informasi yang diterimanya pihak dinas pendidikan mulai menyusun rencana pembukaan terhadap kegiatan belajar secara tatap muka. Hal itu sudah dibarengi vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang sudah berjalan dalam dua bulan terakhir. Termasuk simulasi terhadap kegiatan PTM di sekolah untuk melihat kesiapan pengelola dalam menggelar pembelajaran.
“Untuk saat ini patokan kita untuk kembali menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah seluruhnya merupakan kebijakan dari tim gugus tugas. Tidak bisa dari masing-masing instansi mengambil kebijakan sendiri-sendiri dan hal ini sangat penting untuk mencegah anak-anak terpapar Covid-19,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post