Balikpapan, Borneoupdate.com- Keberhasilan Kota Balikpapan dalam berbagai bidang membuat sejumlah daerah menjadikan kota minyak sebagai rujukan untuk tempat studi banding. Seperti yang dilakukan sebanyak 13 anggota DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Balikpapan, pada Rabu (30/10) siang.
Usai pertemuan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Nur Wahid mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja kali ini pihaknya fokus pada dua hal. Yakni penanganan stunting dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ({PAD).
Adapun dari pihak DPRD Balikpapan yang menerima kunjungan kerja kali ini yakni Sekretaris DPRD Balikpapan, Abdul Aziz, bersama Kabag Persidangan, Risalah Hukum dan Dokumentasi DPRD Balikpapan, Asgem, didampingi Kepala DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarti dan Haemusri Kepala Dinas PPDRD Balikpapan.
“Kami kemari mau menanyakan lebih jauh soal penanganan kasus stunting di sini. Mengingat di kabupaten kami yang terdiri dari 12 kecamatan juga cukup banyak kasus stunting,” ucap Nur Wahid.
Menanggapi hal itu, Kepala DKK Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan pihaknya sudah membuat program pemberian minum tablet tambah darah di seluruh sekolah setiap jum’at untuk anak putri. soal stunting. Dimana kebijakan ini dituangkan dalam SK walikota no. 188 tahun 2019 tentang pemberian tablet penambah darah bagi remaja putri.
“Pencegahan dilakukan secara berjenjang. Termasuk dengan melibatkan pihak sekolah sebagai pusat pencegahan sejak dini untuk kasus stunting di Balikpapan,” jelas Sri.
Adapun program lainnya lanjut Sri yakni intervensi gizi bagi ibu hamil yang berupa suplemen besi folat, ANC berkualitas, PMT pada ibu hamil kurang energi kalori, penanganan kecacingan, suplemen kalsium, pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.
Sementara mengenai PAD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Nur Wahid kembali menanyakan kiat yang dilakukan Balikpapan dalam menggenjot pemasukan daerah secara maksimal. Padahal Kabupaten Magetan memiliki 677 km persegi dengan jumlah kecamatan 12 dan 235 desa sementara PAD yang dihasilkan hanya Rp 200 juta dengan APBD hampir Rp 2 triliun.
“Kota Balikpapan luar biasa PAD-nya. Upaya seperti apa yang dilakukan pemerintah disini agar pendapatan daerah itu bisa meningkat,” tanyanya.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah Balikpapan Haemusri mengatakan pihaknya sudah melakukan penguatan infrastruktur jaringan dalam perolehan pajak daerah. Selain itu dilakukan sistem terintegrasi data wajib pajak melalui data NIK sehingga penagihan bisa dilakukan secara maksimal.
“Kami didukung pihak DPRD Balikpapan dalam pembuatan infrastruktur jaringan pajak ini. Jadi semua wajib pajak terintegrasi melalui data NIK. Apalagi PAD Balikpapan PAD 2019 ditetapkan Rp 688 miliar,” terangnya. (FAD)
Discussion about this post