Balikpapan, Borneoupdate.com – Keterbatasan APBD Kota Balikpapan yang terjadi hingga tahun ini membuat pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan persoalan banjir. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat pada pemindahan anggaran pembangunan untuk penanggulangan penyakit tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengakui anggaran untuk penanganan banjir masih terbatas. Padahal masalah banjir merupakan salah satu persoalan prioritas yang harus segera terselesaikan. Dimana perkiraan keperluan anggaran untuk seluruh titik banjir di Balikpapan mencapai Rp 450 miliar.
“Kita perlu dana sekitar 350 hingga 450 miliar. Mudah-mudahan walikota periode ini nanti bisa melakukan lobi ke Pusat maupun Provinsi. Untuk minta bantuan anggaran banjir,” ujarnya, Sabtu (16/10).
Adapun jika bertumpu pada APBD Balikpapan, lanjut Abdulloh, cukup sulit terealisasi. Karena APBD Kota Balikpapan hanya berasal dari dana transfer pusat dan pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Hal itu jelas berbeda dengan kabupaten lain yang memiliki sumber daya alam (SDA) berupa tambang emas maupun batu bara.
“Kota kita kan kota jasa. Disini adanya pariwisata, perkantoran, perhotelan dan UMKM. Itu pun tergantung dengan ekonomi yang berkembang. Kalau melihat kondisi pandemi ini ya PAD juga turut turun. Banyak sektor yang terhambat karena ada pembatasan,” tuturnya lagi.
Menurut Abdulloh, kepala daerah periode sebelumnya juga sudah menjadikan penanganan banjir sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJMD). Namun inti persoalan banjir di kota minyak adalah normalisasi Sungai Ampal. Jika daerah aliran sungainya kembali normal maka luapan air yang masuk ke pemukiman warga bisa teratasi.
“Jadi solusi banjir sebenarnya adalah normalisasi Sungai Ampal. Itu akan menghentikan titik banjir yang ada saat ini. Tapi jangan lupa, ternyata titik banjir justru bertambah sejak tahun lalu,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post