Balikpapan, Borneoupdate.com – Kondisi status guru di semua sekolah negeri di Kota Balikpapan hingga tahun ini masih tergolong mengkhawatirkan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan menunjukkan hampir 50% guru yang bertugas masih berstatus honorer.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi meminta Disdikbud secepatnya menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga guru di sekolah negeri. Sebab dengan kondisi kurangnya tenaga pengajar, dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di kota minyak. Meski pemerintah tahun ini sudah membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ini persoalan yang mendesak untuk diselesaikan. Apalagi saat ada guru dengan status honorer mengundurkan diri otomatis terjadi kekosongan tenaga pengajar. Disdikbud perlu cepat kasih solusi terkait tenaga pengajar ini,” ujarnya.
Selain itu lanju Iwan, pemerintah pusat juga mengamanatkan evaluasi terhadap jumlah tenaga honor terkait kebijakan P3K. Padahal di Balikpapan yang menjadi honorer mayoritas merupakan tenaga pengajar. Sehingga jika harus ada pengurangan maka jumlah guru di kota ini nantinya semakin tidak seimbang dengan jumlah siswa.
“Dari catatan yang sampai ke kami, jumlah guru SMP tercatat sebanyak 1.000 lebih dan 300 orang di antaranya berstatus tenaga honorer. Lebih parah lagi di tingkat SD, di mana dari 2.200 guru ternyata 50 persen diantaranya honorer,” tuturnya lagi.
Menurut Iwan keterbatasan jumlah tenaga pengajar ini juga menjadi salah satu kendala utama, jika pemerintah akan merealisasikan penambahan ruang belajar di sekolah negeri dalam beberapa tahun ke depan. Sebab jumlah guru menjadi tidak sebanding dengan jumlah siswa.
“Jadi mubazir kalau kelasnya nambah tapi gurunya tidak ada. Yang tes P3K juga belum ada kejelasan berapa yang lulus dan bisa bertugas di Balikpapan,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post