Balikpapan, Borneoupdate.com – Menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar yang terjadi khusus bagi masyarakat nelayan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta agar instansi terkait yakni pemerintah kota dan pertamina mengambil langkah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan bahwa persoalan yang kerap terjadi terkait masalah kelangkaan bahan bakar bagi nelayana adalah masalah data nelayan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
Salah satunya yang harus yang harus dihindar, dicontohkan Sabaruddin adalah ketika laporan dari Pertamina dan Pemerintah Kota bahwa ketersedian bahan bakar bagi nelayan sudah mencukupi namun para nelayan merasa kekurangan khusus terkait ketersedian bahan bakar minyak subsidi jenis solar.
“Realita di lapangan ini masih kekurangan, artinya tidak terjadi akselerasi dan miss komunikasi.Karena kelangkaan BBM subsidi bagi nelayan sering terjadi setiap tahunnya,” terang Sabaruddin kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Dalam kesempatannya, Sabaruddin meminta, kepada instansi terkait yakni pemerintah kota dan pertamina perlu melakukan pendataan nelayan kembali agar mengetahui penyebab masalah kelangkaan BBM subsidi tersebut di kelompak nelayan. Apakah jumlah nelayan yang bertambah, atau sebaliknya yaitu subsidinya yang berkurang.
“Jadi yang kami khawatirkan yaitu adanya penimbunan BBM subsidi Solar atau penyalahgunaan dengan BBM yang lain,” kata Sabaruddin yang merupakan anggota legislative dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra) tersebut. (SUS)
Discussion about this post