Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Balikpapan mendorong Solusi jangka Panjang terhadap aktivitas memulung yang ada di kota minyak. Hal itu sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan estetika kota. Termasuk penegakan aturan yang tidak sekadar mengandalkan tindakan represif.
Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid meminta pemerintah setempat untuk merancang solusi jangka panjang terkait maraknya aktivitas sosial di jalanan. Fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kenyamanan publik dan kepedulian terhadap warga kurang mampu.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah sosial. Terutama aktivitas pemulung di area publik. Kondisi itu hingga kini belum menemukan solusinya selain kegiatan penertiban. Padahal penertiban harus dibarengi dengan solusi yang berkelanjutan.
“Kita ingin kondisi lingkungan di Balikpapan berjalan dengan suasana yang kondusif, bersih, dan nyaman bagi semua. Penertiban perlu dilakukan, tetapi tetap dengan pendekatan yang humanis,” ujarnya, Senin (02/03).
Hamid menilai, wajah kota yang rapi adalah idaman semua warga. Namun, di balik itu, ada aspek ekonomi masyarakat kecil yang juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebagai jalan tengah, Komisi I mengusulkan adanya pengaturan zona aktivitas bagi para pemulung. Langkah ini bertujuan agar kegiatan mereka tidak berbenturan dengan kepentingan umum atau merusak estetika kota.
Dirinya menyarankan agar Pemkot Balikpapan melalui instansi terkait melakukan pembinaan sosial secara intensif. Di mana adanya zona dan aturan yang jelas, para pemulung tetap bisa mencari nafkah tanpa mengganggu ketertiban di jalan-jalan protokol.
“Perlu ada pengaturan zona aktivitas agar tidak semrawut. Jadi, ketertiban kota terjaga, tapi sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial kita juga tidak hilang. Jangan lupa ini juga sudah di bulan Ramadan,” tuturnya.
Menurut Hamid, momentum Ramadan biasanya diikuti dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik. Jika tidak diatur sejak dini, titik-titik keramaian rawan berubah menjadi kumuh dan tidak tertib.
Maka pihak Komisi IV berharap Pemkot Balikpapan segera menyiapkan skema pembinaan yang matang. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat sementara atau sekadar “aksi sapu bersih” saat menjelang hari besar keagamaan.
Hamid menambahkan adanya sinergi antara penegakan aturan dan solusi sosial akan menguntungkan semua pihak. Bahkan Balikpapan bisa menjadi model kota yang tertib namun tetap memiliki empati tinggi terhadap warganya.
“Ujungnya adalah harmoni. Warga bisa tinggal dengan tenang di kota yang bersih, sementara saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap mendapatkan pembinaan yang layak,” pungkasnya. (man)
Discussion about this post