Balikpapan, Borneoupdate.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar sidang Paripurna Istimewa HUT ke 123 Balikpapan di aula kantor Walikota Balikpapan, Jumat (7/2) pagi. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 45 orang anggota DPRD Balikpapan beserta ratusan undangan lainnya.
Sidang ini dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh yang didampingi para wakil ketua dan juga Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Dimana sidang paripurna ini mengagendakan pidato Walikota Balikpapan Rizal Effendi menjelang HUT ke 123 kota Balikpapan.
Dalam pidatonya, walikota menyampaikan berbagai keberhasilan yang telah pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain pencapaian tersebut, masih ada beberapa permasalahan kota yang harus segera diselesaikan terutama menjelang akhir masa jabatan periode kedua yang disandangnya sebagai walikota.
Di antaranya penanggulangan banjir yang masih belum tuntas, rencana pembangunan jalan lingkar (coastal road), pembangunan jembatan tol Penajam-Balikpapan, pemanfaatan lahan eks puskib hingga penanggulangan peredaran narkoba.
“Saya akui ada beberapa yang sudah tercapai dan juga ada yang belum tuntas. Ini sudah di akhir periode saya sebagai walikota. Semoga bisa terselesaikan atau dilanjutkan pemimpin terpilih berikutnya,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan paripurna yang berjalan lancar. Ia mengakui cukup banyak pembangunan yang dicapai oleh pemerintah meski masih ada pekerjaan besar untuk permasalahan kota seperti banjir yang memerlukan komitmen semua pihak untuk mengatasinya.
“Pelaksanaan paripurna Alhamdulillah telah berjalan lancar dan sukses tanpa ada gangguan apapun. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara terkait penyambutan hut kota Balikpapan semua bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sementara secara terpisah, anggota DPRD Balikpapan dari PDIP, Budiono berharap peringatan HUT Balikpapan ke 123 ini menjadi persiapan pemerintah bersama semua pihak menghadapi perpindahan ibukota negara (IKN). Mengingat posisi Balikpapan akan menjadi kota penyangga IKN yang berdekatan dengan lokasi ibukota di Kabupaten PPU dan Kukar.
“Kita harus optimis menjadikan Kota Balikpapan yang nyaman sebagai penyangga IKN. kita juga harus mampu menyiapkan segala kemungkinan seperti bidang infrastruktur, masalah sosial, masalah kebutuhan pokok dan regulasi terkait banyaknya pendatang yang jadi dampak ikutan IKN. Tapi sisi positifnya otomatis PAD juga bisa naik,” tandasnya. (FAD)
Discussion about this post