Balikpapan, Borneoupdate.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan membedah rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemakaman Umum. Langkah ini merespons rencana pemerintah kota yang ingin menutup sepuluh Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Balikpapan demi keselamatan lingkungan.
Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung, menyebut pertemuan ini memastikan revisi aturan pemakaman masuk ke dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Pihaknya ingin menghadirkan payung hukum yang jelas agar penataan lahan makam tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Secara aturan memang 10 TPU itu layak ditutup. Memang lokasinya sudah penuh, rawan bencana longsor, dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Tapi secara yudisial apa penutupan itu perlu persetujuan DPRD atau tidak,” ujarnya, Selasa (10/11).
Di tahun 2010, lanjut Andi Arif, pemerintah kota memang pernah menutup beberapa TPU. Ketika itu tanpa melalui mekanisme persetujuan dewan. Lalu 6 tahun kemudian disahkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pemakaman umum. Maka DPRD menyoroti aspek legalitas penutupan lahan makam. Anggota dewan mengkaji apakah penutupan TPU memerlukan persetujuan resmi DPRD atau cukup melalui surat keputusan kepala daerah.
“Makanya ini kami bahas untuk masuk ke Propemperda di 2027. Kami tawarkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membuat naskah penjelasan teknis. Jadi tinggal kita bahas revisinya di tahun depan. Karena ini masuk kategori prioritas,” jelasnya.
Nantinya, menurut Andi Arif, Bapemperda meminta pemerintah kota segera menyusun naskah penjelasan teknis atau justifikasi secara lengkap. Dokumen kajian ini wajib memaparkan kondisi geografis tanah, tingkat kerawanan longsor, serta solusi lahan pemakaman pengganti bagi warga. Pihak dewan tidak ingin penutupan sepuluh TPU justru menyulitkan Masyarakat.
“Kami memasukkan revisi Perda Pemakaman Umum ini ke dalam Propemperda 2027 untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pemerintah kota harus melengkapi naskah justifikasi teknis terkait alasan penutupan sepuluh TPU tersebut,” tuturnya lagi.
Andi Arif menambahkan, kejelasan mekanisme persetujuan penutupan makam sangat penting agar tidak memicu sengketa administrasi di masa depan. Dewan juga mendorong dinas terkait untuk menyosialisasikan aturan makam tumpang keluarga secara humanis kepada warga. (man)
Discussion about this post