Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya konsistensi alokasi anggaran rutin daerah. Hal itu terkait komitmen menjaga kualitas pelayanan publik yang menjadi hak warga. Seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus tetap berjalan optimal sepanjang tahun. Pihak dewan juga mengupayakan pemenuhan kewajiban belanja pegawai tidak mengganggu jalannya program Pembangunan.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro menyebut pihaknya tidak ingin gejolak dinamika fiskal mengorbankan hak-hak dasar warga. Karena itu, penggunaan anggaran daerah harus menyentuh fasilitas umum. Di sisi lain, kesejahteraan aparatur pelayanan publik sangat menentukan pelayanan masyarakat. DPRD menginginkan kedua pihak ini tetap berjalan seiring dinamika fiskal yang terjadi.
“Jadi tidak ada yang kita korbankan. Hak dasar warga maupun kelancaran roda pemerintahan tetap kita penuhi. Intinya ada pada konsistensi alokasi anggaran. Efisiensi ini mengajarkan kita memeriksa ulang pos penggunaan anggaran secara teliti,” ujarnya, Selasa (10/11).
Setiap fraksi, lanjut Budiono, memegang peranan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2027. Wakil rakyat menyusun pandangan umum fraksi untuk mengkritisi sekaligus menyempurnakan draf rencana keuangan pemerintah kota. Masukan dari dewan ini memastikan seluruh rencana belanja daerah selaras dengan kebutuhan riil warga di lapangan.
“Kan DPRD punya tiga fungsi. Salah satunya penganggaran. Maka kami komitmen anggaran ini harus tetap seimbang. Satu sisi untuk belanja pegawai. Lalu sektor fasilitas publik juga harus masuk. Itu bagian kinerja wakil rakyat,” jelasnya.
Menurut Budiono, konsistensi anggaran dan inovasi menggali pendapatan harus berjalan beriringan. Dirinya meminta pemerintah kota menerima masukan fraksi untuk memperkuat strategi keuangan daerah. Kualitas perencanaan anggaran menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kota minyak pada tahun depan.
“Kami menjaga konsistensi anggaran rutin untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar pelayanan masyarakat jangan terganggu. Makanya badan anggaran bersama tim anggaran pemkot menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar,” tuturnya lagi.
Budiono menambahkan, pemerintah kota wajib memiliki terobosan kreatif dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menyulitkan warga kecil. Kemandirian fiskal akan memperkuat posisi keuangan kota dalam membiayai program-program pro-rakyat secara berkelanjutan. DPRD siap mengawal penuh setiap tahapan pembahasan anggaran hingga tuntas tepat waktu. (man)
Discussion about this post