Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyampaikan persetujuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait penambahan kuota solar subsidi di Balikpapan. Langkah strategis ini menjadi jawaban atas kesulitan masyarakat terkait antrean panjang yang mengular di sejumlah SPBU.
Anggota Komisi II, Japar Sidik mengatakan pihaknya bergerak cepat mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat. Mereka sudah melaporkan kondisi riil di lapangan yang kian memprihatinkan. Fokus utama penanganan tertuju pada titik krusial, yakni SPBU di Kilometer (KM) 13 dan KM 15 yang menjadi jantung distribusi logistik.
Pihak pemerintah pusat, lanjutnya, telah memahami urgensi kebutuhan bahan bakar di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini. Di mana ketimpangan pasokan menjadi akar masalah utama selama ini. Sementara permintaan yang ada cukup tinggi. Otomatis berakibat pada antrean panjang di titik SPBU yang tersedia.
“Antrean itu terjadi karena kapasitas solar tidak mencukupi antara supply dan demand. Itu yang kami sampaikan. Maka solusinya tentu penambahan kuota. Pihak sopir itu cerita kalau mereka antre sampai 1 atau 2 hari,” ujarnya, Senin (18/05).
Japar menyebut kesenjangan ini memicu pemandangan yang tidak biasa di sepanjang jalan poros. Kendaraan berat terpaksa parkir berderet menunggu giliran pengisian. Dampaknya tentu mengganggu kelancaran lalu lintas dan roda ekonomi daerah. Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan bahkan menembus angka yang fantastis. Deretan truk dan alat berat seringkali mencapai panjang tiga hingga lima kilometer. Para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan menginap, demi mendapatkan jatah solar subsidi.
Kondisi tersebut, jelasnya, berdampak langsung pada biaya operasional angkutan. Banyak pengusaha logistik mengeluhkan keterlambatan pengiriman barang akibat armada mereka tertahan di SPBU. Hal inilah yang mendorong DPRD Balikpapan menghadap BPH Migas untuk segera melakukan intervensi kuota.
“Tambahan kuota ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dalam waktu dekat. Kami akan terus memantau proses distribusi agar tambahan pasokan ini tepat sasaran. Jangan sampai justru bocor ke pihak yang tidak berhak,” tambah politisi PKS Balikpapan ini. (man)
Discussion about this post