PPU, Borneoupdate.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyerukan percepatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hal ini demi menjawab persoalan krisis air bersih yang masih membayangi wilayahnya. Ia menyebutkan ketersediaan air bersih menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kami tidak bisa menunda lagi. Ini kebutuhan mendesak bagi kita. Air bersih bukan hanya soal kenyamanan. Tapi juga soal kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Ini kebutuhan mendasar yang harus segera kami penuhi,” ujarnya, Kamis (10/04).
Mudyat mengungkapkan saat ini pemerintah Kabupaten PPU baru mampu menyuplai air bersih kepada kurang dari 40 persen masyarakat. Ia mengakui angka tersebut masih jauh dari target ideal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga. Karena ketersediaan air merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Sampai saat ini, cakupan layanan air bersih kami masih di bawah 40 persen. Ini menunjukkan ada pekerjaan besar yang harus kami tuntaskan. Terutama untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh layanan SPAM,” jelasnya.
Mudyat mengakui sebagian besar daerah di Kabupaten PPU masih belum terjangkau jaringan distribusi air bersih yang layak. Kondisi ini membuat warga harus mengandalkan sumber air alternatif. Seperti sumur, sungai atau membeli air dari luar yang belum tentu terjamin kebersihannya. Maka pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan air tersebut.
“Warga di beberapa desa masih bergantung pada sumber air yang kualitasnya tidak terkontrol. Ini tentu menjadi risiko besar bagi kesehatan. Kami tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Ini harus ada solusinya,” tuturnya lagi.
Pemerintah daerah, lanjut Mudyat, tengah menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperluas cakupan layanan SPAM. Upaya tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Dirinya optimistis Kabupaten PPU bisa keluar dari krisis air bersih dan menghadirkan layanan dasar yang lebih baik.
“Yang jelas ini tanggung kami di pemerintah daerah. Kami upayakan terpenuhi di periode ini. Semoga menjadikan akses air bersih bisa merata. Karena ini jadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah,” tambahnya. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post