PPU, Borneoupdate.com – Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman) menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Hal itu tercermin dalam kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di mana organisasi masyarakat ini turut andil dalam menangani dan mencegah kekerasan berbasis gender.
Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin mengatakan pemerintah memerlukan bantuan dari masyarakat dalam kegiatan pencegahan. Khususnya mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana tanpa ada inisiatif dari sebagian warga tentu pemerintah masih mengalami kesulitan implementasi. Untuk itu dirinya mengapresiasi keterlibatan aktif organisasi semacam Perempuan Aman.
“Tadi dalam pertemuan tersebut, Perempuan Aman menggali berbagai informasi terkait peran dan layanan DP3AP2KB dalam isu perempuan dan anak. Alhamdulillah, mereka kini sudah memahami layanan kami, mulai dari perlindungan hingga pemberdayaan,” ujarnya, Rabu (16/04).
Rozikin menyambut antusias keinginan Perempuan Aman untuk berkolaborasi. Ia mengungkapkan para aktivis perempuan adat tersebut menyatakan minat untuk menjadi bagian dari tim relawan DP3AP2KB. Terutama dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan rumah tangga dan gender.
“Mereka ingin bergabung sebagai mitra lapangan dalam menangani laporan kekerasan. Ini tentu menjadi energi positif bagi kami. Kan kita perlu sekali sinergi dan kolaborasi dengan elemen masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Rozikin, kolaborasi bersama ini cukup urgen. Mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami tren peningkatan. Seiring wilayah PPU yang menjadi tetangga utama kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Otomatis perlu tindak pencegahan sejak dini sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Kemitraan dengan organisasi masyarakat sangat penting bagi kami. Layanan kami tentu ada keterbatasan. Jadi perlu sekali ada komunitas warga yang turut bergabung. Makanya kami senang sekali dan relevan dengan kebutuhan kami di lapangan,” tuturnya lagi.
Rozikin berharap kerja sama ini menandai langkah konkret dalam membangun kemitraan berbasis komunitas antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat adat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan perempuan dan anak hingga ke wilayah terpencil. Termasuk di sekitar kawasan pembangunan IKN. (*/ANA/DiskominfoPPU)
Discussion about this post