Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menuntut langkah nyata dari Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengeksekusi hasil reses masyarakat. Legislator mendorong penguatan koordinasi melalui forum formal seperti workshop sinkronisasi program. Langkah ini bertujuan agar setiap keluhan dan usulan warga tidak hanya berhenti di atas kertas laporan. Tetapi terwujud dalam pembangunan fisik maupun sosial.
Anggota DPRD Balikpapan, Japar Sidik mengaku khawatir dampak adanya ketimpangan antara janji yang terlontar saat serap aspirasi dengan realisasi anggaran di lapangan. Apalagi realisasi tentu menyesuaikan pos anggaran di masing-masing instansi. Melalui forum workshop, anggota dewan ingin menyamakan persepsi dan prioritas kerja dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepercayaan publik, lanjutnya, menjadi taruhan utama dalam proses ini. Ia tidak ingin anggota dewan dianggap hanya memberi harapan palsu kepada konstituen saat turun ke lapangan. Japar menuntut adanya transparansi mengenai usulan mana yang masuk ke dalam skala prioritas pembangunan tahunan.
“Jangan sampai kita menyampaikan persetujuan kepada masyarakat. Tetapi realisasinya di lapangan tidak terjadi. Tentu kami tidak mau dicap pembohong oelh warga di daerah pemilihan,” ujarnya, Sabtu (09/05).
Japar menjelaskan koordinasi yang lemah sering menyebabkan usulan mendesak warga hilang dalam proses input sistem perencanaan. Forum workshop nantinya berfungsi sebagai filter sekaligus jembatan untuk mengawal usulan tersebut. Anggota dewan akan membedah satu per satu Pokok Pikiran (Pokir) agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
DPRD, tuturnya juga menyoroti pentingnya keterlibatan OPD secara aktif dalam memverifikasi kondisi lapangan. Sinkronisasi data antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar program tidak tumpang tindih. Japar menginginkan kerja sama yang lebih teknis. Hambatan administratif yang selama ini menjegal realisasi aspirasi bisa segera terurai.
“Kita butuh komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah setempat. Rakyat menunggu bukti nyata dari hasil pertemuan yang kita lakukan selama ini. Kan kita ada agenda rutin reses dan dialog bersama warga,” jelasnya.
Japar berharap sinergi yang kuat mampu mempercepat perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti drainase dan semenisasi jalan. Selain itu, sektor pelayanan publik juga menjadi sorotan utama dalam penguatan koordinasi ini. DPRD ingin memastikan setiap rupiah yang keluar dari APBD memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Balikpapan. (ana)
Discussion about this post