Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan membawa kabar baik bagi para pengendara. Para wakil rakyat siap mengawal ketat penyaluran tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini menjadi komitmen nyata untuk menyudahi persoalan antrean panjang di jalanan.
Upaya keras ini membuahkan hasil positif lewat restu dari pusat. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menyetujui tambahan pasokan Pertalite. Kota Balikpapan mendapat kuota tambahan sebesar 1.250 kiloliter. Pasokan ekstra ini akan mengalir langsung ke masyarakat hingga akhir Desember 2026.
DPRD, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, tidak ingin tambahan ini menguap tanpa dampak. Pihak legislatif memilih sudut pandang pengawasan dan edukasi pada Masyarakat pengguna. Mereka ingin memastikan setiap liter BBM subsidi jatuh ke tangan warga yang tepat. Fokus utama ini yang bisa mengembalikan kenyamanan warga di SPBU.
“Kami menyambut hangat keputusan ini. Kami paham betul keresahan warga yang sering menghabiskan waktu di SPBU. Tambahan kuota ini menjadi jawaban atas doa dan aspirasi masyarakat Balikpapan selama ini,” ujarnya Senin (21/09).
Pihak DPRD, lanjut Budiono, juga berjanji untuk terus memantau dinamika di lapangan. Terutama pada evaluasi volume pasokan ini secara berkala. Hal ini dengan melibatkan pihak terkait dari pemerintah dan Pertamina. Jika kebutuhan warga kembali melonjak, wakil rakyat siap memperjuangkan kuota tambahan berikutnya.
“Tambahan kuota Pertalite sebesar 1.250 kiloliter ini sudah disetujui sampai akhir Desember. Nantinya akan terus dievaluasi melihat kebutuhan masyarakat. Tentunya ada saja dinamika di lapangan. Itu yang terus kita pantau,” jelasnya.
Budiono juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang. Warga tidak perlu melakukan aksi borong BBM yang memicu kepanikan. Stok tambahan ini sangat mencukupi untuk kebutuhan harian warga kota. Di mana tambahan kuota ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Mulai dari pemerintah, legislatif, dan warga sebagai pengguna utama.
“DPRD ingin memastikan roda ekonomi warga tetap berputar tanpa kendala bahan bakar. Kan kita lihat antrean yang mengular. Itu tentu berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Habis waktu mereka kalau kelamaan antre,” tambahnya. (san)
Discussion about this post