Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan memberikan catatan kritis terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kota yang menembus angka 10 persen. Meski angka tersebut menggembirakan, pihak dewan menilai pencapaian ini belum menjadi potret keberhasilan murni dari visi dan misi pembangunan daerah. Ketergantungan pada sektor swasta migas masih menjadi beban utama dalam struktur ekonomi lokal.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti ketimpangan sumber pertumbuhan tersebut. Ia melihat dominasi industri minyak dan gas (migas) masih terlalu kuat mencengkeram nadi perekonomian Kota Minyak. Pertumbuhan yang tinggi saat ini lebih banyak berasal dari aktivitas proyek strategis nasional dan perusahaan multinasional. Namun bukan dari penguatan sektor ekonomi kerakyatan yang mandiri.
“Pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang mencapai kisaran 10 persen lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Khususnya industri minyak dan gas, termasuk proyek RDMP dan perusahaan oil and gas lainnya,” ujarnya, Sabtu (02/05).
Taufik menyebut kondisi ini menjadi sinyal waspada bagi Pemerintah Kota. Ia menilai pemerintah daerah belum mampu menciptakan mesin ekonomi baru yang lahir dari kebijakan internal daerah. Jika proyek besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) selesai, Balikpapan berisiko mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis jika tidak memiliki cadangan sektor lain.
Politisi PKB ini mendesak pemerintah untuk lebih serius menggarap sektor-sektor non-migas yang menyentuh langsung lapisan masyarakat bawah. Ia ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang lahir dari inovasi UMKM, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan aset kota yang produktif.
“Kami melihat pertumbuhan ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan visi dan misi pembangunan daerah secara mandiri. Kita jangan hanya menjadi penonton atau penumpang di tengah besarnya investasi swasta,” jelasnya.
Menurut Taufik, visi dan misi pembangunan baru dianggap berhasil jika pemerintah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karenanya DPRD mendorong adanya terobosan kebijakan yang mampu merangsang investasi di luar sektor migas. Ia meminta perangkat daerah terkait untuk tidak terlena dengan angka-angka makro. Namun harus mampu menyediakan pemetaan potensi ekonomi baru. Agar dampak kesejahteraan merata ke seluruh warga, bukan hanya berputar di lingkaran industri besar. (ane)
Discussion about this post