Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan minta pemerintah memberikan solusi terhadap kekurangan ruang kelas yang masih terjadi hingga kini. Apalagi dalam tahun ini, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan tidak ada penambahan ruang kelas baru (RKB) pada APBD Perubahan tahun 2021. Dimana kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang masih defisit setelah pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ardiansyah mengatakan penambahan ruang kelas dan juga bangunan sekolah cukup mendesak untuk direalisasikan. Mengingat kota ini digadang-gadang akan menjadi penyangga ibukota negara (IKN). Namun meski berstatus kota berkembang, keberadaan sekolah masih dirasa kurang. Bukan hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota.
“Kami pikir penambahan sekolah merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengingat setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah siswa yang tidak berbanding lurus dengan daya tampung sekolah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/09).
Pihaknya lanjut Ardiansyah, cukup memahami kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Seperti ketersediaan anggaran hingga lahan yang terbatas. Namun hal itu masih bisa diatasi lewat pembangunan ruang kelas baru di sekolah-sekolah negeri yang sudah ada. Terutama yang memiliki jumlah pendaftar membludak setiap tahunnya.
“Sekolah wajib terus ditambah karena itu kewajiban pemerintah. Namun tetap harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prioritas mana yang harus didahulukan. Apalagi meski sebagai kota berkembang, Kota Balikpapan juga dihadapkan dengan kondisi lahan,” tuturnya lagi.
Untuk itu, Ardiansyah berharap, pemerintah bisa mengebut penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di tahun 2022 jika memang tidak bisa merealisasikannya di tahun ini. Mengingat kegiatan pembangunan ini sempat terhenti lantaran defisit anggaran yang terjadi sejak tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 mulai dilakukan pembangunan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Akan kami usulkan saat pembahasan R-APBD 2022 tentang tambahan ruangan kelas di kecamatan yang padat penduduknya. Sebab hal itu yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan anggaran. Kalau tidak salah ada nanti sekolah baru dibangun. Kan itu visi misi walikota yang sekarang,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post