Balikpapan, Borneoupdate.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan transparansi informasi. Ia meyakini akses data yang luas menjadi kunci utama optimalisasi fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif.
Budiono menyebutkan kendala yang sering dihadapi anggota dewan saat menjalankan tugas pengawasan. Sejauh ini, sejumlah pimpinan dinas terkesan masih menahan dokumen penting, terutama terkait rincian anggaran program kerja.
“Kami butuh data yang konkret dan detail. Tanpa itu, DPRD sulit menilai capaian kinerja pemerintah secara objektif. Makanya kan bahasa selama ini OPD dan DPRD adalah mitra kerja,” ujarnya, Sabtu (02/05).
Budiono mengatakan keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas. Setiap dokumen anggaran mengandung amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengawasan ketat legislatif. Minimnya data mentah dari OPD menghambat proses analisis mendalam di tingkat komisi.
Ia juga mengingatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif bergantung pada kejujuran data. Ia seringkali menemukan laporan yang bersifat global tanpa rincian penggunaan teknis di lapangan. Pola komunikasi searah ini ia nilai merugikan percepatan pembangunan kota.
“DPRD bukan ingin mencari kesalahan. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Balikpapan. Tentu harus ada data yang jadi pegangan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi,” tuturnya lagi.
Menurut Budiono para kepala OPD perlu lebih proaktif dalam menyampaikan perkembangan program. Ia tidak ingin anggota dewan hanya berperan sebagai tokoh pelengkap tanpa mengetahui alur anggaran yang sebenarnya. Padahal keterbukaan informasi akan meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini.
Lebih lanjut, ia menekankan akuntabilitas publik merupakan kunci perbaikan kinerja pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana progres pembangunan di lingkungan mereka melalui corong informasi yang tersedia. Pihak DPRD berkomitmen akan terus menagih data-data tersebut demi menjaga amanah pengawasan legislatif.
“Kami akan terus mengevaluasi setiap OPD yang masih tertutup. Keterbukaan informasi ini adalah fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Beriman,” pungkasnya. (san)
Discussion about this post