Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menyoroti ketimpangan serius di sektor ketenagakerjaan. Dewan menilai Pemerintah Kota belum mampu menyelaraskan kompetensi pekerja lokal dengan kebutuhan industri besar yang masuk ke Balikpapan. Padahal, posisi geografis Kota Beriman sangat menguntungkan sebagai pusat distribusi tenaga kerja strategis di tanah air.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, melihat adanya jurang pemisah yang lebar antara kualifikasi pemohon kerja dengan kriteria perusahaan. Banyak proyek skala nasional justru mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah karena alasan ketiadaan spesifikasi keahlian tertentu di tingkat lokal. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran di tengah hiruk-pikuk investasi.
“Balikpapan memiliki potensi besar sebagai jalur strategis tenaga kerja di kawasan Indonesia tengah. Namun, kami masih melihat ketidaksinkronan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal kita,” ujarnya, Sabtu (02/05).
Iwan mendesak Pemerintah Kota, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, untuk segera bertindak agresif dalam menjembatani masalah ini. Ia menginginkan adanya pemetaan kebutuhan industri secara mendetail untuk satu hingga lima tahun ke depan. Tanpa data yang akurat, lembaga pelatihan kerja hanya akan mencetak lulusan yang tidak terserap oleh pasar kerja yang ada.
“Kita tidak boleh membiarkan putra daerah kalah bersaing hanya karena masalah sertifikasi atau kurangnya informasi peluang kerja. Pemerintah harus menjadi jembatan yang kuat antara sekolah kejuruan dan dunia industri,” jelasnya.
Menurut Iwan, DPRD Balikpapan juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan memberikan prioritas bagi pemegang KTP lokal. Ia meminta pengawasan ketat terhadap kewajiban pelaporan lowongan kerja secara transparan melalui sistem satu pintu. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan akses pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pihak DPRD akan terus mengawal kebijakan ini agar sektor ketenagakerjaan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif.
“Peluang emas sudah ada di depan mata kita. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan mental dan skill pekerja kita agar siap memimpin di pasar kerja nasional. Jangan biarkan pekerja lokal malah jadi penonton,” tambahnya. (ane)
Discussion about this post