Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan digitalisasi pada alur pengurusan Izin Memiliki Tanah Negara (IMTN). Langkah ini membidik transparansi sistem dan kepastian waktu bagi Masyarakat. Mengingat selama ini keluhan utama lamanya proses IMTN berlalu tanpa solusi konkret.
Wakil Ketua Komisi I, Simon Sulean mengakui warga sampai pasrah menghadapi birokrasi yang panjang tanpa kejelasan waktu. Berkas permohonan tanah seringkali mengendap lama di kelurahan maupun kecamatan tanpa penjelasan. Kondisi tersebut memicu keluhan publik dan membuka celah bagi praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).
“Kita tentu ingin menghapus kondisi itu. Yakni lewat sistem IMTN berbasis digital. Jadi warga bisa memantau pergerakan dokumen mereka secara langsung dari rumah. Petugas tinggal input kekurangan berkas agar warga cepat perbaiki,” ujarnya, Senin (26/10).
Teknologi digital, l;anjut Simon, akan mempermudah aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih cepat, tepat dan terukur. Perubahan ini merupakan bagian dari komitmen perbaikan layanan umum. Di mana pemerintah setempat wajib memfasilitasi inovasi pelayanan kepada warganya. Apalagi digitalisasi sudah mulai berjalan di berbagai daerah dan mampu mempercepat jalur birokrasi antar instansi.
“Target utama kami adalah kepastian waktu pengurusan. Kami tidak ingin lagi mendengar ada berkas warga yang tercecer atau hilang. Digitalisasi ini akan memastikan setiap berkas permohonan warga terpantau pergerakannya,” jelasnya.
Untuk itu, Simon meminta dinas terkait segera menyiapkan infrastruktur aplikasi dan melatih para petugas pelaksana. Pengawasan ketat akan terus berjalan sampai sistem digital ini benar-benar aktif dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Karena inovasi menjadi bukti nyata komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita semua harus bergerak maju. Khususnya pada layanan umum. Kan sudah sering kasus pungutan liar atau semacamnya. Itu yang perlu kita carikan solusinya. Kita harus transparan dan jujur melayani rakyat,” tuturnya lagi.
Inovasi digital, tambah Simon, menjadi bukti nyata komitmen DPRD Balikpapan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dewan optimis, transparansi IMTN lewat teknologi akan mengembalikan kepercayaan warga saat mengurus hak tanah mereka. (dan)
Discussion about this post