PPU, Borneoupdate.com- Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Kaltim Isran Noor, para pimpinan media massa serta sejumlah pejabat terkait lainnya, meninjau langsung sejumlah kawasan pembangunan diantaranya Persemaian Mentawir, Bendungan Sepaku Semoi, Titik Nol IKN dan lokasi perkemahan, di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Rabu (22/6/2022).
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi memastikan, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di kabupaten PPU yang dimulai tahun ini akan berjalan lancar sesuai rencana.
Pernyataan bernada optimis yang diungkapkannya, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Sepaku (PPU) ini, bukan tanpa alasan lantaran salah satu buktinya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, walaupun memiliki banyak tantangan namun selesai dalam waktu 18 bulan.
Presiden Joko Widodo menambahkan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir ini merupakan bukti pembangunan dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dimulai. Untuk itu, dirinya meminta agar pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana.
“Adanya bendungan dan persemaian Mentawir ini, untuk menunjukkan pembangunan dasar infrastruktur sudah dimulai dengan lebih memperhatikan faktor lingkungan, tegas Jokowi.
Hal senada dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pembangunan infrastruktur di KIPP akan dimulai pada bulan Agustus 2022 mendatang.
“Rencana pembangunan di KIPP akan dimulai bulan Agustus tahun 2022 ini, dengan total anggaran yang dikucurkan 5,3 triliun rupiah,” terang Menteri PUPR.
Basuki menuturkan, pihaknya hanya menangani beberapa pekerjaan dalam proyek pembangunan IKN seperti jalan tol, jalan nasional, penyediaan air baku, drainase, prasarana dasar, sanitasi dan perkantoran pemerintah.
Untuk itu, Kementerian PUPR telah mematok anggaran untuk pembangunan IKN hingga 2024 dengan total mencapai 43 triliun rupiah, dengan menggunakan skema multi years contract (MYC) sehingga kebutuhan anggaran akan terus berlanjut hingga tahun 2024.
“Kebutuhan anggaran dengan skema multi year berasal dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, misalnya untuk istana kan tidak selesai 2022 jadi lanjut 2023 hingga 2024,” tutupnya (*/TS)
Discussion about this post