Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyampaikan laporan kunjungan lapangan ke proyek sekolah terpadu. Hasilnya menunjukkan progres pengerjaan tidak sesuai fakta di lokasi. Di mana PT Sarjis selaku kontraktor pelaksana mengklaim prosentase kerja melebihi 38 persen.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro mengungkapkan sejumlah fakta di lapangan. Mulai dari pembayaran upah pekerja yang tidak layak, tanpa BPJS Ketenagakerjaan hingga kelancaran material. Akibatnya proses pembangunan meleset dari target waktu yang tercantum dalam kontrak.
“Ternyata tidak sesuai di lapangan. Memang PT Sarjis sebut prosentase kerja 38 persen lebih. Tapi konsultan juga menyampaikan bahwa angkanya tidak setinggi itu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (21/08).
Selain itu, lanjut Budiono, kontraktor pelaksana seakan tidak memiliki kesiapan anggaran. Terbukti pengiriman material pengerjaan yang tidak lancar. Bahkan jumlah pekerja di bawah standar. Di mana konsultan sudah memberikan rekomendasi penggunaan 150 orang pekerja untuk mengejar target. Namun hingga ini hanya terdapat 52 pekerja yang terlibat di lokasi proyek.
“Melihat pola kerja begitu kemungkinan pendanaannya tidak kuat. Saya tidak yakin itu akan selesai. Kami lihat para pekerja hanya duduk-duduk saja. Kata para pekerja mereka menunggu material,’ tuturnya lagi.
Menurut Budiono, pihaknya juga sudah meminta pendapat ke pihak konsultan pengawas pembangunan. Hasilnya menyebutkan sejumlah poin terkait kinerja kontraktor pelaksana. Termasuk kemungkinan rekomendasi agar ada sanksi kepada PT Sarjis hingga pemutusan kontrak kerja.
“Kami mendengarkan masukan konsultan soal pembangunan oleh PT Sarjis tersebut. Pihak konsultan juga sudah memberikan langkah-langkah peringatan kepada PT Sarjis yang tidak mencapai target,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post