USULKAN BPJS GRATIS, DPRD TERUS DESAK PEMKOT

Balikpapan, Borneoupdate.com- Fraksi Demokrat di DPRD Kota Balikpapan terus berupaya meminta pemerintah bersedia memasukkan penggratisan peserta kelas III BPJS Kesehatan ke dalam APBD tahun 2020. Upaya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meringankan beban masyarakat tidak mampu saat pemberlakuan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 mendatang.

“Peraturan Presiden (Perpres) tentang iuran BPJS sudah diteken pak Jokowi. Artinya 1 januari iuran itu naik. Yang kelas 3 itu di Balikpapan saja hingga kini ada yang masih nunggak alias belum bayar. Tidak dinaikkan saja banyak nunggak apalagi saat naik,” ucap Ali Munsjir Halim, anggota fraksi Demokrat DPRD Balikpapan.

Ia mengakui penggratisan iuran BPJS itu tidak mudah dan harus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Namun di sisi lain masyarakat yang tergolong ekonomi rendah tentu paling merasakan dampak kenaikan iuran yang ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah di daerah perlu berinisiatif dalam meringankan beban biaya kesehatan warganya ini.

“Saya ingin biaya BPJS Kesehatan ini dimasukkan ke APBD. Karena kelas 3 itu menurut saya merupakan tanggung jawab daerah. Kan itu sesuai amanat undang-undang. Mereka mungkin belum sampai miskin sekali tapi disebut pas-pasan juga tidak,” lanjut Ali.

Menurutnya usulan penggratisan ini sudah berulang kali disampaikan saat rapat paripurna pembahasan R-APBD tahun 2020 dan juga dalam rapat pembahasan anggaran bersama Pemkot Balikpapan. Meski ia mengakui jumlah penduduk di Balikpapan yang cukup besar yakni sekitar 600 ribu jiwa yang harus disesuaikan dengan besaran APBD yang mencapai Rp 2,5 T tahun depan.

“Saya bukan membandingkan dengan kabupaten PPU yang bisa menggratiskan iuran BPJS Kesehatan untuk warganya. Karena disana penduduk cuma 300 ribu orang. Tapi masa tidak bisa diusakan dalam APBD tahun 2020. Jadi saya akan terus perjuangkan hal ini sampai nanti APBD diketok. Kita lihat saja bagaimana hasilnya karena pihak pemkot bertahan dengan kemungkinan tidak bisa masuk di APBD,” tandas Ali. (FAD)