Balikpapan, Borneoupdate.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berkomitmen memperhatikan anggaran penyediaan fasilitas pendidikan dalam penyusunan APBD tahun 2022 mendatang. Hal itu merupakan upaya mempersiapkan kota minyak yang akan menjadi penyangga ibukota negara (IKN). Dimana ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai mutlak diperlukan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo menilai meski berstatus kota berkembang, jumlah sekolah dengan peserta didik yang mendaftar ke sekolah masih dirasa belum sebanding. Bukan hanya di kawasan pinggiran kota namun juga bagi warga yang berdomisili di tengah kota.
“Kami pikir penambahan sekolah merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan mengingat setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah siswa yang tidak berbanding lurus dengan daya tampung sekolah,” ujarnya.
Menurut Nelly penyediaan fasilitas sekolah wajib terus ditambah karena itu merupakan kewajiban pemerintah. Namun tetap harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prioritas yang harus didahulukan. Apalagi pemerintah juga berhadapan dengan persoalan ketersediaan lahan yang terbatas sementara jumlah pendaftar sekolah terus membludak setiap tahunnya. Maka tentu hal tersebut mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
“Memang sempat terhenti penambahan fasilitas pendidikan akibat defisit di tahun 2016. Maka kemudian dilakukan pembangunan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran. Jadi kami usulkan saat pembahasan APBD 2021 tentang tambahan ruangan kelas. Namun sulit terealisasi karena anggaran defisit,” lanjut politisi Partai Golkar ini.
Nelly menambahkan penambahan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas Disdikbud Balikpapan. Mengingat jumlah pendaftar sekolah sudah tidak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas yang ada. Apalagi keterbatasan lahan juga menjadi hambatan mengingat kawasan ini merupakan daerah padat penduduk.
“Kawasan pinggiran atau tengah kota sama-sama bagian dari Kota Balikpapan. Jadi sama-sama memang harus diprioritaskan. Jadi wilayah tengah kota juga bukan berarti tidak diperhatikan. Karena keberadaan sekolah merupakan hak dasar masyarakat,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post