Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan belum adanya penyelesaian terhadap struktur jabatan di sejumlah satuan kerja. Hal ini dinilai bisa menyebabkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa maksimal. Karena pelaksana tugas tidak memiliki kekuatan kebijakan seperti pejabat definitif.
Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib mengatakan hingga kini masih ada kekosongan jabatan di beberapa OPD. Akibatnya sampai ada rangkap jabatan. Kondisi ini tentu memperlihatkan kemungkinan krisis SDM di tingkat eksekutif. Padahal semua memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Kami ingin tentunya tidak ada rangkap jaatan. Kan satu jabatan itu memiliki beban kerja yang berbeda. Kalau jabatan kepala dirangkap otomatis beban kerja jadi banyak dan berat. Masa gak ada orang lain yang pantas duduk di jabatan itu, ” ujarnya.
Najid menyebutkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merangkap jabatan. Seperti halnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merangkap jabatan sebagai Asisten I, Asisten II merangkap menjadi Direktur (Dirut) Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
“Belum yang jabatan PJ, Plt seperti kekosongan di dinas Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP), Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), ” tuturnya lagi.
Penempatan posisi pejabat, tambah Najib, memang menjadi hak prerogatif dari walikota. Tapi hal itu harus terus berlangsung dan berkesinambungan. Jangan sampai ada kekosongan atau rangkap jabatan. Apalagi pemerintah tentu memiliki aturan promosi atau rotasi aparatur sipil negara (ASN) dan analisa jabatan yang jelas.
“Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (pelaksana tugas), maka bisa dikatakan pemkot krisis SDM. Kami ingin ada solusi secepatnya. Jangan dibiarkan saja,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post