Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan terus bergerak mengawal modal pembangunan daerah. Yakni dengan mendorong langkah nyata dan koordinasi kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya bersama ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah demi mempercepat pembangunan fasilitas publik bagi warga Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi II, Taufiq Qul Rahman mengajak seluruh instansi terkait untuk membuang ego sektoral dan menyatukan data. Pihaknya menilai transparansi data menjadi kunci utama untuk mengetuk kesadaran para wajib pajak. Mengingat pajak merupakan salah satu modal pembiayaan pembangunan fasilitas umum.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Ini lagi fokus mengurai hambatan penagihan agar target pendapatan asli daerah tercapai. Cukup sulit tapi kita harus tetap optimis,” ujarnya, Selasa (02/11).
Langkah ini, lanjut Taufik, menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat. Salah satunya lewat pendekatan humanis dan tegas. Khususnya pada proses pemungutan pajak. Pemerintah kota perlu memberikan kemudahan layanan agar warga merasa nyaman menunaikan kewajibannya. Di sisi lain, pengawasan ketat tetap berjalan untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan.
“Kami mendorong adanya tindak lanjut dan koordinasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kita harus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah bagi pembangunan. Semua ini kembali untuk kesejahteraan warga dan kemajuan kota,” jelasnya.
Menurut Taufik, pencapaian pendapatan daerah merupakan aksi gotong royong. Yakni antara pembayar pajak, eksekutif, dan legislatif. Hubungan ketiga pihak ini akan menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat. Warga tidak lagi melihat pajak sebagai beban, melainkan sebagai investasi bersama untuk pembanguan fasilitas umum.
“Memang sudah ada digitalisasi pajak. Itu terobosan yang kami apresiasi. Tapi kan memang kondisi pemasukan masih belum mencapai target. Makanya perlu evaluasi dari pihak terkait. Kami juga memantau potensi kebocoran pajak,” tuturnya lagi.
Taufik meminta penguatan koordinasi yang lebih baik agar program digitalisasi pajak berjalan maksimal. Sistem daring jelas menutup celah pungutan liar dan mempermudah pemantauan secara langsung. Tinggal proses pengawasan di lapangan terhadap para wajib pajak. (rud)
Discussion about this post