Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mempertanyakan proses penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Apartemen Borneo Bay. Mandeknya dokumen hukum ini merugikan ratusan konsumen sekaligus membekukan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak selama bertahun-tahun.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman menyebutkan data pengelolaan administrasi properti mewah tersebut. Pihak pengembang telah menjual sekitar 900 unit apartemen dari total 1.200 unit yang tersedia di lokasi. Namun, manajemen baru menyelesaikan proses AJB untuk 50 unit konsumen saja hingga tahun 2026 ini.
Kondisi ini bisa memicu protes konsumen terkait komitmen keterbukaan dan kepatuhan hukum pihak pengembang apartemen. Sebanyak 850 pemilik unit apartemen kini belum memiliki kejelasan status kepemilikan aset yang sah. Kelalaian administrasi ini secara otomatis menyumbat setoran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah.
“Kami heran dari 900 unit yang laku terjual sejak 2019 sampai 2026, baru 50 unit yang memiliki AJB resmi. Ini kan keterlambatan massal. Dampaknya jelas memotong potensi pajak daerah yang sangat kami butuhkan untuk pembangunan kota,” ujarnya, Senin (09/11).
Menurut Taufik, hambatan administrasi yang berjalan selama tujuh tahun ini tidak masuk akal sehat. Pemerintah kota kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah akibat lambatnya kinerja pengembang dalam mengurus hak konsumen. Di mana total tunggakan PBB pihak pengembang PT Pandega saja sudah mencapai Rp 19 miliar.
Taufik mengaku sudah berkoordinasi dengan manajemen pengembang dan dinas perizinan. Pihak dewan ingin melihat secara langsung dokumen induk penyerahan aset properti tersebut. Karena keterlambatan AJB ini tidak saja bisa merugikan warga sebagai konsumen. Tapi juga pemerintah daerah yang menjadi lokasi investasi.
“Kami membela hak ratusan pembeli yang sudah melunasi kewajiban mereka tetapi belum memegang AJB. Pengembang wajib mempercepat proses sertifikasi ini bulan depan. Kami tidak ingin malah muncul kasus baru soal property,” jelasnya.
Taufik memastikan pihaknya mengedepankan perlindungan konsumen dan penyelamatan kas daerah. Fokus utama adalah mendesak reformasi administrasi properti. Termasuk mencegah pemerintah daerah kehilangan pendapatan karena tunggakan pihak pengusaha. (rud)
Discussion about this post