Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah tunggakan pajak daerah. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan potensi pendapatan daerah yang macet di tangan para wajib pajak. Pihak dewan memanggil para penunggak pajak dan dinas terkait untuk duduk bersama mencari solusi cepat.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman menilai kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban pelaku usaha. Pemungutan oleh pemerintah dalam rangka pembiayaan Pembangunan fasilitas umum. Di mana pajak tersebut merupakan titipan dari tiap transaksi yang masuk. Maka pihak pelaku usaha tidak boleh dengan sengaja menunda waktu pembayaran.
“Kami terus mengidentifikasi berbagai hambatan administrasi di lapangan. Lalu mencari langkah strategis untuk penagihan pajak daerah. Karena ini yang jadi modal utama untuk membiayai fasilitas umum warga,” ujarnya di gedung DPRD, Senin (09/11).
Taufik memberikan peringatan kepada seluruh wajib pajak kelas kakap yang masih menunda kewajibannya. Karena hal itu berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota. Di sisi lain, Dinas Pendapatan Daerah wajib meningkatkan pengawasan dan mempercepat sistem penagihan digital. Kesadaran bersama menjadi kunci utama untuk keluar dari bayang-bayang defisit anggaran.
“Para pengusaha sudah menikmati fasilitas kota. Kan seharusnya aktif membayar pajak. RDP ini menjadi peringatan terakhir sebelum kami merekomendasikan pencabutan izin usaha. Uang pajak itu untuk perbaikan fasilitas umum,” jelasnya.
Menurut Taufik penegakan aturan perpajakan harus berjalan adil tanpa tebang pilih. DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal kondisi fiskal daerah. Termasuk penyelamatan hak-hak dasar masyarakat yang terancam hilang akibat macetnya setoran pajak daerah. Tinggal komitmen bersama untuk pelunasan utang pajak secara bertahap mulai bulan ini.
“Pemerintah kota membutuhkan anggaran besar untuk memajukan daerah ini. Wajib pajak harus memiliki rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral yang tinggi. Bayar pajak tepat waktu berarti anda ikut menyejahterakan warga kota,” tuturnya lagi.
Taufik berharap semua pihak transparan dalam memenuhi kewajiban pajak. Proses penagihan menjadi garansi setiap rupiah yang masuk akan kembali ke masyarakat. Kolaborasi ini juga melibatkan DPRD selaku pengawas kegiatan eksekutif. (rud)
Discussion about this post