Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyampaikan tunggakan pajak daerah dari perusahaan. Di antaranya pengembang apartemen yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data yang ada menunjukkan dua pengembang besar apartemen mewah di Balikpapan masih memiliki tunggakan kewajiban pajak. PT Pandega selaku pengembang Apartemen Borneo Bay mencapai Rp 19 miliar. Sementara itu, PT Green Valley yang membangun Apartemen Grand Palace menunggak sebesar Rp 132 juta.
Kondisi ini, kata Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, memerlukan penanganan khusus. Karena pembayaran PBB juga dilakukan warga setempat. Maka Perusahaan memiliki kewajiban yang sama sebagai bentuk rasa keadilan sosial. Agar tidak muncul narasi pajak hanya dipungut untuk rakyat kecil. Sementara perusahaan mendapat hak Istimewa.
“Tanggungan yang belum terbayarkan cukup besar. Ada sekitar Rp 19 miliar. Jadi ternyata pengembang properti mewah justru menahan hak daerah selama bertahun-tahun. Maka kami ingin ada kesamaan hukum bagi semua pihak,” ujarnya, Senin (09/11).
Taufik juga menjelaskan rincian pembayaran dari para pengembang tersebut secara terbuka. PT Pandega baru menyetor dana sekitar Rp 8 miliar sepanjang tahun 2026 ini. Hal itu berarti perusahaan tersebut masih menyisakan utang pajak yang sangat besar kepada pemerintah kota. Adapun PT Green Valley berjanji melakukan pelunasan pada akhir Nopember ini.
” PT Pandega baru mencicil Rp 8 miliar pada tahun ini. Jadi sisa utang mereka masih Rp 11 miliar. Sementara untuk PT Green Valley, mereka sudah berjanji akan melunasi seluruh utang Rp 132 juta pada akhir Nopember ini,” jelasnya.
Menurut Taufik, Komisi II akan terus mengejar sisa piutang pajak tersebut hingga lunas. Uang miliaran rupiah yang tertahan di pengembang apartemen sangat berharga untuk mendanai program kesehatan dan pendidikan warga gratis. Dewan tidak akan merekomendasikan kelonggaran waktu lagi bagi perusahaan yang masih saja mengulur waktu pembayaran.
“Kami menuntut komitmen nyata dari para pengembang besar ini. Jangan hanya mengeruk keuntungan dari tanah Balikpapan tetapi mengabaikan kewajiban kepada masyarakat. Kami akan mengawal ketat janji pelunasan ini,” tambahnya lagi. (rud)
Discussion about this post