Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan terus mengupayakan penyelamatan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mempertanyakan penyelesaian tunggakan pajak dari sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di kota ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap korporasi berkontribusi adil dalam pembangunan kota.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman menilai kepatuhan pajak perusahaan masih menjadi perhatian utama. Padahal, uang pajak tersebut sangat berguna untuk mendanai pembangunan daerah. Seperti perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan bagi warga. Namun tunggakan yang terjadi tentu memerlukan sikap tegas dari satuan kerja terkait.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan langkah nyata di lapangan. Ini kan memang hak daerah dan ada aturannya. Pendapatan itu yang jadi penyokong biaya Pembangunan. Kan kita ini lagi efisiensi semua jadi serba terbatas,” ujarnya, Senin (09/11).
Taufik menyebut pihaknya sering mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Terutama seputar pajak daerah. Di mana pemerintah cukup tegas kepada warga yang menunggak PBB dan yang lainnya. Hal yang sama harus berlaku juga pada perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya. Karena itu, DPRD meminta pemerintah segera memaparkan rencana aksi yang konkret.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap pengusaha yang tidak taat aturan. Kan perlu tindakan tegas untuk mendorong pemenuhan kewajiban pajak. Kami sebagai pengawas mendorong tindak lanjut yang nyata dari pemerintah,” jelasnya.
Taufik menekankan pemerintah daerah tidak boleh lambat menangani perusahaan yang menunggak. Komisi II siap membantu proses penagihan ini hingga tuntas. Apalagi kepatuhan pajak dari sektor usaha akan meringankan beban masyarakat kecil dalam jangka panjang. Bahkan mengedepankan aspek keadilan bagi warga setempat.
“Selama ini, warga taat membayar pajak kendaraan dan PBB tepat waktu. Jadi harus ada asas keadilan. Ini berlaku unutk semua. Kan tidak adil jika korporasi besar justru menikmati fasilitas kota tapi pajaknya masih menunggak,” tuturnya lagi.
Taufik juga mengusulkan pembentukan tim pengawas gabungan. Tim tersebut nantinya akan menyisir data perusahaan yang menunggak dan melakukan penagihan secara intensif. Langkah ini dipercaya mampu menutup kebocoran potensi pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk pembaharuan data penagihan untuk memperkuat penegakan hukum pajak daerah. (rud)
Discussion about this post