Samarinda, Borneoupdatae.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peluncuran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Samarinda, Senin (21/07).
Menurut Sapto, koperasi dan UMKM sering kali hanya menjadi penerima bantuan dari pemerintah tanpa diikuti peningkatan kapasitas manajemen. Akibatnya, program pemberdayaan tidak berjalan maksimal dan bahkan gagal berkembang. Padahal koperasi dan UMKM harusnya tumbuh menjadi kekuatan ekonomi lokal yang berdaya saing.
“Kita mungkin bisa menyalurkan bantuan modal, sarana, atau program pemerintah. Tapi kalau SDM tidak siap, koperasi dan UMKM akan kesulitan mengelola bantuan itu. Ini yang sering terjadi di lapangan,” ujarnya.
Sapto mengatakan, dukungan pemerintah harus menyeluruh. Tidak cukup hanya berhenti pada bantuan fisik atau permodalan. Tetapi juga mencakup pendampingan, evaluasi serta pelatihan manajemen usaha. Ia percaya, dengan SDM yang terlatih dan manajemen yang baik, koperasi dan UMKM akan mampu bertahan lama.
“Kalau kita ingin koperasi dan UMKM bertahan, kita wajib melakukan pembinaan secara berkesinambungan. Evaluasi manajemen harus rutin dilakukan agar mereka bisa terus memperbaiki diri,” jelasnya.
Sapto menilai, koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Namun, tanpa SDM yang kompeten, koperasi rentan berhenti di tengah jalan. Karena itu, ia mendukung penuh lahirnya Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi baru di Samarinda, sekaligus berharap koperasi tersebut menjadi contoh pengelolaan yang sehat.
“Kami menyambut baik kehadiran Koperasi Merah Putih. Tapi saya juga ingin koperasi ini tidak hanya berhenti pada acara peluncuran. Ke depan, pengurus dan anggota harus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas manajemen mereka,” tuturnya.
Sapto juga mengingatkan, DPRD Kaltim melalui Komisi II siap membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga pendampingan untuk memperkuat UMKM serta koperasi lokal. Ia menilai kolaborasi itu penting agar kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami di DPRD siap mengawal kebijakan yang berpihak pada UMKM dan koperasi. Tapi semua pihak harus komitmen. Pemerintah memberi ruang, pengurus koperasi belajar mengelola, dan masyarakat ikut aktif berpartisipasi,” tambahnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post