Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mulai menggulirkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2026. Pembahasan tersebut diawali melalui rapat kerja masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang dianggap mendesak dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman mengatakan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan memiliki peran strategis. Karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, DPRD dan pemerintah kota dapat mengevaluasi program yang sedang berjalan sekaligus menyusun skala prioritas baru sesuai kebutuhan lapangan.
“Pembahasan ini menjadi kunci dalam menentukan prioritas program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Memang kita masih dalam efisiensi. Makanya perlu sekali formula prioritas anggaran,” ujarnya, Kamis (11/06).
Menurut Yono, setiap komisi di DPRD memiliki tanggung jawab mencermati usulan anggaran dari mitra kerja masing-masing. Proses tersebut dilakukan agar seluruh program yang diusulkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Khususnya terkait manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menjelaskan perubahan anggaran tidak hanya berfokus pada penyesuaian angka. Tetapi juga menjadi momentum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang muncul setelah APBD murni berjalan. Karena itu, DPRD ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Yono berkomitmen APBD perubahan berpihak pada program yang mendukung kesejahteraan Masyarakat. Seperti pada kebutuhan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. DPRD ingin memastikan program-program prioritas tetap mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami ingin melihat langsung kebutuhan yang paling mendesak di masing-masing sektor. Dari situ akan terlihat program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa disesuaikan. Itu menjadi fokus utama dalam kondisi pemotongan sekarang,” jelasnya.
Yono menambahkan DPRD akan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembahasan. Karena dengan pendekatan tersebut, perubahan APBD diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
“Kami ingin APBD Perubahan 2026 benar-benar menjadi instrumen yang menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu seluruh pembahasan harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tambahnya. (dan)
Discussion about this post