Balikpapan, Borneoupdate.com- Memasuki tahun 2020, sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Balikpapan mulai melakukan rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat tersebut dalam rangka evaluasi kegiatan dalam tahun anggaran 2019 dan proyeksi kelanjutan maupun program baru di tahun ini.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang mengatakan bahwa untuk bidang pembangunan pihaknya akan membahas laporan penggunaan APBD di sektor infrastruktur. Hal itu mesti dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Mengingat dana APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kami ingin ada keterbukaan informasi kepada publik tentang kinerja pemerintah dan wakil rakyat. Jadi apa yang dirasa kurang bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu nanti bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada stakeholder yang ada di Balikpapan,” ujarnya.
Khusus penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di kota minyak, lanjut Odang, OPD terkait harus mampu melakukan realisasi sesuai jadwal. Termasuk mempercepat kegiatan pelelangan agar pengerjaan bisa tepat waktu. Dimana tahun ini DPRD meminta tidak ada lagi kegiatan lelang proyek di atas bulan Oktober.
“Tahun lalu hingga November serapan APBD tercatat 50%. Itu masuk kategori minim. Sebab target serapan harusnya mencapai 95% di akhir tahun anggaran. Karena itu perlu sekali kerjasama antar OPD agar serapan bisa maksimal dan tidak ada anggaran tersisa. Kalau kami di DPRD yang berfungsi mengawasi dan memberikan saran-saran,” ucap anggota fraksi Hanura ini.
Menurut Odang minimnya serapan yang dimaksud yaitu penyerapan keuangan daerah sebagai realisasi atas program di masing-masing OPD. Sementara penyerapan fisiknya sudah mencapai angka 85%. Maka dari itu diperlukan kerjasama antar OPD dengan penyedia barang dan jasa dalam mengejar target pengerjaan serta memenuhi standar kerja yang ditetapkan. Sehingga terkait hal ini, perlu sinergi antara tiga OPD, yakni Bappeda, Inspektorat dan dinas teknis dalam upaya memaksimalkan serapan anggaran.
“Ini PR kita bersama saat perencanaan hingga realisasi anggaran. Jadi mulai persiapan, perencanaan hingga lelang. Karena lelang ini menentukan jadwal pengerjaan. Di samping pengawasan di lapangan untuk memastikan pengerjaan dapat terselesaikan tepat waktu,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post