Balikpapan, Borneoupdate.com- Sebagai bentuk menunaikan kewajiban kepada konstituennya, anggota DPRD Balikpapan Budiono menggelar reses di Lapangan Jumpi, Jalan Walter Monginsidi, Baru Tengah, Balikpapan Barat, Sabtu (24/11). Sebagaimana reses yang digelar para anggota DPRD, para warga juga ramai memberikan berbagai keluhan terhadap pembangunan di wilayahnya. Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh warga yakni realisasi pembangunan SMK 7.
Menanggapi hal ini, Budiono mengatakan bahwa pihaknya terus berjuang untuk merealisasikan pembangunan SMK 7 yang menjadi harapan warga di Balikpapan Barat. Mengingat infrastruktur pendidikan di wilayah ini memang belum memadai karena kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan yang terbatas.
“Untuk diketahui bahwa kewenangan pembangunan infrastruktur SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Maka kami sudah meminta bantuan kepada anggota DPRD Kaltim yang berasal dari daerah pemilihan Kota Balikpapan. Untuk PDIP saja ada dua perwakilan DPRD Kaltim yakni Haji Baba dan Edy Sunardi. Keduanya sudah kami mintai bantuan terkait SMK 7,” ujarnya.
Menurut politisi PDIP ini pihaknya cukup optimis terkait perjuangan meminta pemerintah provinsi agar segera merealisasikan pembangunan SMK 7 yang dinantikan masyarakat Balikpapan Barat. Bahkan Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari PDIP juga mengawal terkait pelepasan tanah eks Puskib untuk pemerintah kota Balikpapan.
“Kemarin dari pemerintah kota sudah melakukan pembebasan lahan, tinggal pembangunan yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi Kaltim. Ini yang dalam prosesnya ditujukan untuk pendidikan,” lanjut Budiono.
Ia menambahkan selama masa reses, setiap anggota DPRD diharapkan semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Terutama untuk mendengar aspirasi masyarakat karena ini merupakan bagian dari proses pembentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
“Saya punya kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Permasalahan umum yang disampaikan masyarakat biasanya perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Jadi harus direspon positif untuk kemudian dibahas secara komisional di DPRD,” jelas Budiono.
Untuk itu dirinya juga mengundang narasumber dari instansi terkait seperti Disdik, Dinkes, Disnaker, PDAM dan BPJS Kesehatan yang akan memberikan jawaban terkait persoalan masyarakat. “Di wilayah saya biasanya PDAM yang biasa dikeluhkan terus pelebaran jalan Soeprapto, kesehatan dan tenaga kerja,” tandas anggota Komisi IV DPRD Balikpapan ini. (SUS)
Discussion about this post