Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyuarakan evaluasi pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Parlemen menemukan indikasi proses seleksi kontraktor yang berujung pada buruknya kualitas pembangunan di lapangan. Temuan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kerugian keuangan daerah yang semakin membengkak.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia lelang. Ia melihat adanya ketidaksinkronan antara proses administrasi di atas kertas dengan realita fisik proyek. Wahyullah mencurigai celah dalam prosedur pengadaan memungkinkan perusahaan yang tidak kompeten memenangkan kontrak-kontrak vital.
“Kami meminta agar panitia lelang dan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dievaluasi secara menyeluruh. Temuan di lapangan menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak maksimal, bahkan berpotensi merugikan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (06/05).
Wahyullah menilai panitia lelang memegang kunci utama dalam menjaga kualitas pembangunan kota. Jika panitia hanya melihat kelengkapan dokumen tanpa memverifikasi kemampuan riil perusahaan, maka kegagalan proyek menjadi keniscayaan. Ia mendesak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk lebih selektif dan berani menolak penawaran yang tidak masuk akal secara teknis.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat jangka panjang. Kami tidak ingin sistem lelang kita justru menjadi pintu masuk bagi kontraktor yang hanya mengejar keuntungan tanpa memedulikan kualitas,” jelasnya.
Menurut Wahyullah dewan menerima banyak keluhan masyarakat terkait proyek fisik yang terbengkalai atau cepat rusak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen kontraktor terhadap pembangunan Balikpapan. Bahkan berpotensi memaksa pemerintah mengeluarkan anggaran ekstra untuk perbaikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk program lainnya.
“Kami akan panggil seluruh jajaran panitia pengadaan. Kami ingin adanya transparansi penuh dalam setiap tahapan tender, mulai dari pengumuman hingga penetapan pemenang. Harus ada sanksi bagi panitia yang terbukti lalai,” tuturnya lagi.
Wahyullah meyakini transformasi sistem pengadaan menjadi prioritas utama demi menyelamatkan infrastruktur kota. Apalagi proses lelang yang sehat akan menghasilkan mitra kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Ia mengajak seluruh elemen pengawas untuk memperketat kontrol agar tidak ada lagi proyek yang merugikan kepentingan publik. (sus)
Discussion about this post