Balikpapan, Borneoupdate.com – Kebijakan pembukaan transportasi yang dilakukan pemerintah pusat dianggap membingungkan pemerintah di daerah yang tengah berupaya mencegah laju penyebaran virus corona (Covid-19). Untuk itu pihak DPRD Kota Balikpapan menilai pemerintah pusat tidak konsisten terhadap kebijakan penutupan seluruh transportasi yang kemudian dibuka kembali terhitung 7 Mei 2020 lalu.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari menganggap pemerintah pusat semestinya melihat data dalam membuat kebijakan melonggarkan operasional transportasi. Sebab di berbagai daerah masih mencatatkan data kasus pasien terinfeksi virus corona yang masih terus naik. Sementara di daerah yang sudah menerapkan penghentian operasional di semua alat transportasi massal menjadi kebingungan dengan inkonsisten pemerintah pusat dalam pembatasan yang dilakukan sebelumnya.
“Membuka transportasi komersial untuk angkutan penumpang darat, laut, serta udara saya pikir bisa saja dengan berbagai catatan. Seperti kalau memang grafiknya sudah terus turun. Baru perlahan bisa melakukan relaksasi,” ujarnya.
Subari menilai, langkah kementerian perhubungan ini masih terlalu dini untuk membuka seluruh transportasi meski telah menetapkan pembatasan untuk penumpangnya. Dimana semestinya pembuatan kebijakan itu juga melibatkan pemerintah di daerah yang menjalankan upaya pencegahan Covid-19.
Apalagi saat pandemi seperti sekarang, semestinya pemerintah berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Sebab, masalah Covid yang dihadapi sekarang adalah masalah kesehatan. Sedangkan pemerintah pusat terkesan berkonsultasi kepada ahli ekonomi dalam mengatasi darurat kesehatan.
Meski pemerintah pusat dalam pengoperasian seluruh moda transportasi itu sudah dirundingkan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19. Tim Gugus Tugas dalam hal ini bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB.
“Saya pikir lebih kepada pertimbangan ekonomi. Makanya sebagian daerah menjadi bingung dengan kebijakan pemerintah pusat ini. Sebab Covid-19 ini masalah kesehatan,” lanjut politisi PKS ini.
Menurut Subari, ekonomi hampir seluruh daerah sedang meluncur turun karena wabah Covid-19 ini. Namun, jika pemerintah pusat salah kebijakan dalam mengatasi wabah ini bisa berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih sulit untuk diatasi.
Jika terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang tidak bisa ditanggulangi malah dikhawatirkan pemerintah bakal semakin tidak berdaya menanggulangi dan keterpurukan ekonomi semakin terjadi hingga menyebabkan masalah sosial dan politik. (FAD)
Discussion about this post