Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melayangkan kritikan terhadap kinerja pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Parlemen menilai pola komunikasi eksekutif dalam rapat-rapat kerja masih terjebak pada format normatif. Kondisi ini dianggap menghambat fungsi pengawasan legislatif terhadap program pembangunan kota.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyayangkan sikap para kepala dinas yang terkesan sekadar menggugurkan kewajiban. Ia melihat presentasi laporan dalam rapat dengar pendapat seringkali tidak menyentuh akar persoalan. OPD cenderung hanya memaparkan angka tanpa memberikan bedah masalah yang komprehensif.
“Kadang laporan hanya mereka bacakan saja, tanpa penjelasan yang cukup. Padahal kami perlu memahami mana yang tercapai dan mana yang tidak, supaya fungsi pengawasan bisa berjalan maksimal,” ujarnya, Jumat (01/05).
Yono menyebut pihak DPRD memerlukan data yang transparan dan narasi yang jujur. Anggota dewan ingin mengetahui kendala teknis di lapangan yang menyebabkan sebuah program gagal mencapai target. Tanpa penjelasan mendalam, para wakil rakyat kesulitan merumuskan solusi atau memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Menurutnya, laporan yang terlalu kaku dan formalitas justru mengaburkan realitas kinerja pemerintah. Ia mendesak setiap OPD untuk mengubah gaya penyampaian laporan menjadi lebih analitis dan komunikatif. Transparansi data menjadi kunci agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Balikpapan.
“Kami bukan sekadar ingin mendengar keberhasilan. Kami butuh kejujuran mengenai hambatan yang ada. Jika ada program yang meleset, jelaskan mengapa itu terjadi agar kita cari jalan keluarnya bersama,” jelasnya.
Yono juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam setiap laporan yang masuk ke meja dewan. Ia tidak ingin rapat-rapat penting hanya menjadi ajang seremoni pembacaan naskah yang membosankan. Kualitas diskusi antara legislatif dan eksekutif sangat bergantung pada kualitas materi yang OPD sajikan.
Ke depan, DPRD Balikpapan berencana memperketat standar kriteria laporan dalam setiap rapat koordinasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Fungsi check and balances akan pincang jika data yang kami terima tidak utuh. Kami ingin setiap rupiah uang rakyat dapat terpertanggungjawabkan melalui laporan yang substansial,” tutupnya. (man)
Discussion about this post