Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyampaikan sejumlah catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2023. Khususnya dalam program penanganan banjir di kota minyak. Pasalnya besaran dana yang sudah dikeluarkan belum mampu menyelesaikan titik banjir yang ada.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, secara khusus menunjuk program normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Proyek besar ini menyedot keuangan daerah sebesar Rp 143 miliar. Namun ternyata pengerjaan di lapangan baru sebatas perbaikan drainase di ruas jalan MT Haryono. Sementara DAS Ampal sendiri belum tersentuh.
“Kami menilai program penanggulangan banjir selama ini belum tepat sasaran. Otomatis itu menunjukkan perencanaannya yang belum matang. Jangan lupa itu anggarannya cukup besar,” ujarnya, Senin (08/04).
Untuk itu, Budiono mempertanyakan seberapa besar efektivitas anggaran multiyears di tahun 2023 lalu. Karena program penanggulangan banjir harusnya bersifat menyeluruh dari hulu hingga hilir. Apalagi dengan pagu anggaran mencapai Rp 143 miliar. Seharusnya ada dampak baik dari proyek fisik yang sempat mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan tersebut.
“Kita lihat kondisi di lapangan yang seyogyanya ditangani dari hulu Ke hilir, karena bunyinya normalisasi DAS Ampal, ternyata yang dikerjakan adalah drainase MT Haryono. Ternyata DAS Ampal belum tersentuh,” tuturnya lagi.
Budiono menyebut catatan dari pihak DPRD ini merupakan bagian dari perbaikan atas kinerja pemerintah. Mengingat DPRD menjadi mitra pemerintah dalam realisasi anggaran. Termasuk berfungsi sebagai pengawas ketika pelaksanaan proyek yang menggunakan dana pemerintah. Diharapkan catatan ini menjadi perhatian menuju kota Balikpapan yang lebih baik lagi.
“Artinya saya melihat LKPJ kepala daerah tahun 2023 kemarin banyak catatan, yang menurut saya dari sisi perencanaan tidak matang dan dari sisi anggaran tidak tepat sasaran, dan dari sisi manfaat kesejahteraan masih jauh dari harapan,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post