Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terus menyuarakan inovasi teknologi pengolahan air laut menjadi air baku (desalinasi). Langkah ini menjadi jawaban konkret atas keterbatasan cadangan air tawar yang kian menipis di Kota Beriman. Karena kota ini sangat tergantung dengan waduk Manggar yang mengandalkan volume curah hujan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menilai pemerintah tidak boleh menyerah pada alasan tingginya biaya investasi teknologi tersebut. Apalagi inovasi ini merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin keberlangsungan pasokan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat dan sektor usaha.
Di sisi lain, Yusri menawarkan solusi terkait pembiayaan dan distribusi. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan segmentasi pelanggan. Di mana hasil pengolahan air laut yang berbiaya tinggi tersebut menyasar sektor industri dan perusahaan besar. Sementara sumber air waduk yang lebih murah diprioritaskan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik warga.
“Pengolahan air baku dari air asin yang katanya mahal itu, harusnya dialokasikan kepada perusahaan. Kalau waduk yang biaya pengolahannya lebih murah, nah itu yang diserahkan kepada Masyarakat. Kan itu adil dan mengurangi beban waduk,” ujarnya, Jumat (10/04).
Yusri mengatakan skema segmentasi tersebut akan menciptakan rasa keadilan. Sektor industri memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk menyerap harga air hasil desalinasi. Sebaliknya, warga berpenghasilan rendah tetap mendapatkan perlindungan harga melalui distribusi air dari waduk atau sungai yang biaya produksinya jauh lebih rendah.
Ia juga menekankan ketergantungan pada tadah hujan tidak lagi relevan dengan pertumbuhan populasi Balikpapan yang pesat. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memberikan tekanan tambahan pada permintaan air bersih. Jika pemerintah tetap terpaku pada metode konvensional, krisis air akan menjadi ancaman permanen bagi pertumbuhan ekonomi kota.
“Kami minta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk menjajaki kerja sama dengan pihak swasta. Mungkin bisa melalui skema investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Itu pola yang masuk akal dengan kondisi kali ini,” jelasnya.
DPRD, tambah Yusri, meyakini teknologi desalinasi merupakan keharusan bagi kota pesisir seperti Balikpapan. Pihak legislatif berkomitmen mengawal kebijakan ini dari sisi penganggaran dan regulasi. Agar proses transisi sumber air baku berjalan lancar. Melalui dorongan ini, DPRD berharap krisis distribusi air yang sering dikeluhkan warga dapat segera teratasi. (man)
Discussion about this post