Balikpapan, Borneoupdate.com- Besarnya anggaran yang digunakan untuk membangun Gedung Parkir Klandasan ternyata tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perparkiran. Padahal untuk pembangunan gedung setinggi delapan lantai tersebut menelan anggaran hingga Rp 90 miliar lebih.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Odang mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan sorotan seputar pengelolaan Gedung Parkir Klandasan tersebut ke Pemkot Balikpapan. Sebab gedung parkir delapan lantai itu dinilai belum banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir oleh masyarakat meski sudah beroperasi dalam dua tahun terakhir.
“Sayang sekali aset pemerintah yang sedemikian besar itu tapi belum maksimal pengelolaannya. Berapa sudah anggaran habis untuk bangun gedungnya. Jadi kami ingin ada terobosan dari pemerintah dalam pemanfaatan gedung parkir yang hingga kini belum kelihatan potensi pendapatannya,” ujar Politisi Hanura ini.
Akibat belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan tersebut, lanjut Odang, pendapatan pemerintah dari sektor parkir di tahun ini kembali tidak tercapai. Padahal Gedung Parkir Klandasan diharapkan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dari sektor perparkiran.
“Dari laporan yang saya terima, PAD parkir kita cuma dapat Rp 2 miliar lebih. Sementara targetnya Rp 10 miliar. Jadi ada banyak PR yang belum selesai ditangani dalam soal parkir ini. Mulai parkir umum di tepi jalan raya hingga gedung parkir yang tidak maksimal,” tuturnya.
Menurut Odang kehadiran bangunan gedung parkir di bekas lahan gedung Nasional dan teater Gelora sejak Februari 2017 lalu hingga saat ini memang belum maksimal dimanfaatkan oleh warga Balikpapan. Bahkan dirinya saat melintas sering melihat kondisi gedung parkir yang terlihat sepi dari kendaraan yang parkir.
“Anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan gedung parkir ini tidak sedikit, ditambah lagi biaya perawatan yang harus dikeluarkan tiap tahunnya. Jadi kami minta pemerintah lakukanlah terobosan untuk pemanfaatan gedung parkir yang hingga kini belum kelihatan potensi pendapatannya,” jelas Odang.
Adapun untuk pengelolaannya yang lebih maksimal dalam menghasilkan PAD, ia menyarankan perlunya keterlibatan pihak ketiga untuk menggantikan Dinas Perhubungan yang menjadi pengelola selama ini. “Saya pikir pihak ketiga sudah saatnya dilibatkan di gedung parkir. Kalau lebih bagus kenapa tidak,” tandas Odang. (FAD)
Discussion about this post