PPU, Borneoupdate.com – Kekurangan pasokan pupuk bersubsidi yang dialami oleh petani di Kabupaten Penajam Paser Utara belum juga berujung solusi. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin, mengakui kesulitan mendapatkan solusi ketersediaan pupuk bersubsidi. Padahal pihak dewan sudah bergerak menemui pemerintah pusat. Terutama meminta adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk kabupaten yang menjadi lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru ini.
“Soal pupuk yang bersubsidi saat ini memang masih belum jelas. Terus hingga kini kami belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Sudah minta tambahan kuota juga ke pusat,” ujarnya saat reses masa sidang II tahun 2023, Senin (21/03).
Raup mengatakan pihak dewan sudah bertemu dengan Kementerian Pertanian. Dari pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan soal pemangkasan kuota pupuk bersubsidi hingga 50% di PPU. Dampaknya para petani setempat mengalami kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Apalagi pupuk ini sangat langka di pasaran.
“Kami tidak menuduh bahwa ada mafia pupuk. Tapi kalau orang liat kondisi di lapangan mungkin bisa terjadi. Kasihan petani kita. Ongkos produksi jadi lebih tinggi. Sementara hasil panen masih belum pasti,” tuturnya lagi.
Menurut Raup, hingga kini belum ada kepastian solusi soal pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Namun DPRD tetap terus berkoordinasi dengan dinas pertanian. Karena Kementerian Pertanian sudah meminta surat permohonan dari pemerintah setempat. Termasuk data resmi kebutuhan pupuk subsidi yang ada di PPU agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kami terus kawal aspirasi warga soal pupuk subsidi. Memang bantuan ini yang menyentuh langsung bagi warga setempat. Tapi sayangnya hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat,” tambahnya. (MAN/adv)
Discussion about this post