Balikpapan, Borneoupdate.com – Di tengah wabah Virus Corona seperti saat ini, sejumlah pihak perlu melakukan sejumlah terobosan agar tetap bisa beraktivitas. Salah satunya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama dengan Pemerintah Kota Balikpapan yang menggelar simulasi untuk menggelar sidang paripurna dengan menggunakan video teleconference lewat aplikasi Zoom, Selasa (14/4).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz mengatakan simulasi sidang paripurna menggunakan teknologi ini memanfaatkan aplikasi zoom. Yakni sebuah aplikasi yang menyediakan sejumlah fitur untuk membantu pengguna saat bekerja dari rumah, seperti ketika menggelar rapat secara online. Mengingat saat ini pemerintah gencar melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Hari ini kita baru percobaan melakukan rapat dengan menggunakan aplikasi zoom. Jadi tidak perlu banyak orang hadir dalam sidang paripurna seperti yang biasa terjadi dalam keadaan normal,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan.
Rencananya lanjut Thohari, sidang paripurna yang membahas anggaran penanganan Covid-19 di Balikpapan akan dilakukan secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020. Agenda sidang ini akan mendengarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Walikota Balikpapan terkait pelaksanaan Anggaran di tahun 2020.
Adapun saat pelaksanaan sidang paripurna para peserta akan menggunakan video teleconference melalui aplikasi Zoom Meeting di rumah masing-masing. Hanya unsur pimpinan DPRD Balikpapan yang hadir di ruang rapat sedangkan anggota akan mengikuti dari rumah.
“Kami mendukung upaya percepatan penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kota Balikpapan. Kan paripurna itu melibatkan orang banyak yang dapat meningkatkan potensi penyebaran virus corona. Maka kita terapkan ini untuk mendukung upaya penerapan psychical distancing,” tuturnya.
Menurut Tohari, untuk selanjutnya semua kegiatan di DPRD Balikpapan akan memanfaatkan aplikasi zoom ini selama status KLB Covid-19 belum dicabut. Sehingga tidak mengharuskan anggota DPRD hadir ke lokasi rapat yang dapat meningkatkan potensi penyebaran virus corona.
Meski mengurangi kegiatan pertemuan yang melibatkan anggota DPRD, Tohari memastikan pelayanan di gedung dewan tetap berjalan. Sebab pihaknya telah membagi jadwal kepada masing-masing anggota dewan untuk melaksanakan piket serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke kantor.
“Jadi di dewan tetap ada ada orang (anggota dewan), kita kan sudah terapkan sistem piket secara bergantian. Intinya pelayanan kepada masyarakat tetap ada,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post